Kitakininews.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Dr Sutarto M.Si menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional berbasis rendah karbon.
Komitmen tersebut disampaikan Sutarto saat dialog bersama perwakilan Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris dalam agenda Annual Review Low Carbon Development Initiative (LCDI) Phase II Tahun 2025/2026.
Hadir dari Tim FCDO, Ida Suryani (Senior Policy and Programme Manager), Judith Abear (Head of Climate Polic and Finance) serta Arnold Sitompul PhD (Team Leader Programme LCD2) di ruang kerja Sutarto, DPRD Sumut, Kamis (16/7/2026).
Menurut Sutarto, pembangunan ekonomi hijau merupakan bagian dari delapan prioritas pembangunan dalam RPJMD Sumatera Utara.
Konsep tersebut tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan rendah emisi karbon.
"Ekonomi hijau merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan dengan emisi karbon yang rendah. Program ini juga telah menjadi agenda pembangunan nasional, sehingga sudah semestinya menjadi prioritas di Sumatera Utara," ujarnya.
Ia mengungkapkan, DPRD Sumut akan mengoptimalkan tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni fungsi penganggaran, pembentukan regulasi, dan pengawasan agar implementasi ekonomi hijau dapat berjalan lebih efektif.
Dari sisi penganggaran, DPRD akan memastikan program-program ekonomi hijau memperoleh dukungan anggaran yang memadai dalam APBD.
"Kami akan terus mendorong dan mengawal agar pembangunan ekonomi hijau mendapat dukungan anggaran yang cukup. Programnya sudah ada, tinggal bagaimana kita memperkuat dan meningkatkan implementasinya," katanya.
Pada aspek regulasi, DPRD Sumut juga mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Ekonomi Hijau. Sebelum pembahasan dilakukan, DPRD berencana mempelajari berbagai daerah yang telah lebih dahulu memiliki regulasi serupa, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Timur.
Menurut Sutarto, pengalaman Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pembangunan rendah karbon tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon (carbon trading), sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
"Emisi karbon yang berhasil ditekan dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi. Ini peluang baru yang perlu dipahami masyarakat karena manfaatnya tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga bisa mendatangkan sumber pendapatan," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sutarto juga mengapresiasi keberhasilan Program Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Desa Sibonor Ompuratus, Kabupaten Samosir, yang menjadi salah satu contoh nyata implementasi pembangunan rendah karbon.
Program tersebut mampu mengalirkan sekitar 1.700 hingga 1.900 meter kubik air per hari untuk mengairi sekitar 82 hektare lahan sawah yang dikelola ratusan petani.
Kehadiran pompa air berbasis energi surya itu meningkatkan indeks pertanaman dari sebelumnya hanya sekali panen menjadi sekitar dua hingga tiga kali tanam dalam setahun, sekaligus menekan biaya operasional karena tidak menggunakan bahan bakar.
Keberhasilan tersebut, lanjutnya, akan direplikasi di Desa Pakpahan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperluas pemanfaatan energi terbarukan di Sumatera Utara.
"DPRD memberikan apresiasi terhadap program ini. Kami siap mendukung melalui anggaran, regulasi, dan pengawasan agar manfaatnya semakin luas bagi masyarakat, khususnya petani," ujarnya.
Sutarto berharap kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris melalui FCDO dapat terus berlanjut, termasuk dalam mendukung berbagai program prioritas pembangunan rendah karbon di Sumatera Utara.
"Kami berharap Pemerintah Inggris terus memberikan dukungan terhadap program-program prioritas di Sumatera Utara. Sinergi seperti ini penting untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (**)