Kitakininews.co.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mendesak Gubernur Bobby Nasution melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan APBD setelah masih ditemukannya rendahnya realisasi pendapatan daerah serta besarnya anggaran belanja yang tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Hariyanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025, Jumat (17/7/2026).
Menurut Hariyanto, rendahnya penyerapan anggaran berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Akibatnya, manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat menjadi tidak optimal.
"Ketika belanja tidak terserap secara maksimal, maka pembangunan ikut melemah. Ini harus menjadi evaluasi serius," tegas Hariyanto.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti masih rendahnya realisasi sejumlah komponen pendapatan daerah. Bahkan terdapat sektor yang hanya mampu mencapai realisasi 15,88 persen atau sekitar Rp21,36 Miliar dari target yang telah ditetapkan, sehingga lebih dari 84 persen target pendapatan tidak berhasil dicapai.
Menurutnya, capaian tersebut mengindikasikan adanya persoalan mendasar, baik dalam penyusunan target pendapatan maupun pelaksanaan program di lapangan.
"Kalau targetnya sudah realistis tetapi realisasinya sangat rendah, berarti kinerjanya lemah. Sebaliknya, kalau target sejak awal tidak berdasarkan data yang akurat, berarti perencanaannya yang bermasalah," tegasnya.
Pembenahan
Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pendapatan daerah.
Evaluasi tersebut mencakup penyusunan target yang lebih akurat, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, pembaruan basis data perpajakan, serta penguatan pengawasan terhadap seluruh objek pendapatan daerah.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKS menegaskan pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya menjadi agenda formal setiap tahun.
Menurut PKS, evaluasi tersebut harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga setiap Rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara, bukan sekadar menghasilkan laporan keuangan yang baik. (**)