Kitakininews.co.id - Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mendesak Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dalam hal ini Gubernur Sumut Bobby Nasution mengevaluasi menyeluruh terhadap instansi dengan tingkat penyerapan anggaran yang rendah, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan kualitas perencanaan sejak awal tahun anggaran.
Hal itu disampaikan secara langsung Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut, Aswin Parinduri, sekaligus juru bicara pada Rapat Paripurna yang dilaksanakan dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025.
"Fraksi Partai Golkar memandang bahwa surplus anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 sebesar Rp532,49 Miliar tidak hanya sekadar menjadi indikator stabilitas fiskal daerah, tetapi juga sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan," ujarnya saat membacakan pandangan Fraksi Golkar, Selasa (21/7/2026).
Fraksi Partai Golkar juga mengungkapkan bahwa besarnya surplus tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan mempercepat pelaksanaan anggaran diseluruh instansi pemerintah daerah.
"Dengan demikian, dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Daerah (APBD) harus berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk mencapai tata kelola yang semakin berkualitas tinggi, transparan, dan akuntabel.
"Berbagai prestasi yang diraih pada tahun anggaran 2025 harus dipertahankan. Namun, kekurangan yang ada juga harus menjadi pelajaran untuk menyempurnakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah di tahun-tahun mendatang," bebernya.
Fraksi Golkar juga berharap sinergi antara Pemprov dan DPRD Sumut akan terus diperkuat untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil, memastikan setiap kebijakan fiskal mempercepat pembangunan yang merata, meningkatkan daya saing daerah, dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan seluruh penduduk Sumut. (**)