Kitakininews.co.id -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menggelarrapat koordinasi (Rakor) Lintas Sektor membahas langkah pengendalian kenaikanharga pangan, di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Jalan AHNasution, Medan. Beberapa kesepakatan diantaranya seperti strategi menjagastabilitas di wilayah rawan.
Rakor tersebut digelar oleh Dinas Pertanian dan KetahananPangan Sumut, Medan, Jumat (31/7/2026) lalu. Hadir Asisten Perekonomian danPembangunan, Ardan Noor yang memimpin rapat serta pihak terkait sepertiperwakilan Bank Indonesia, Satgas Pangan, Perum Bulog, Biro PerekonomianProvinsi, hingga para pemangku kepentingan sektor pangan.
Dalam Rakor tersebut disepakati beberapa rencana langkahstrategis dalam menjaga stabilitas harga pangan di Sumatera Utara. Kesepakatanini menjadi sebuah rekomendasi tindak lanjut yang akan dilaksanakan secaraterpadu oleh seluruh instansi terkait.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, FarizHaholongan Hutagalung menyampaikan bahwa Rakor menghasilkan rekomendasi untukrencana jangka pendek. Yakni menghitung kebutuhan minimal komoditas panganstrategis sebagai dasar intervensi pemerintah dalam menjaga ketersediaanpasokan dan stabilitas harga.
Rekomendasi ini mendorong penguatan koordinasi antara DinasPertanian dan Ketahanan Pangan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan danESDM, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumut. Termasuk juga TimPengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Satgas Pangan akan mengintensifkanpelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, dan inspeksi pasar secaraberkelanjutan.
"Intervensi ini khususnya di kabupaten/kota yangmengalami kenaikan harga pangan cukup tinggi. Pemerintah juga akan memetakanwilayah-wilayah rawan gejolak harga sebagai dasar penentuan lokasi intervensisehingga pelaksanaan Gerakan Pangan Murah lebih tepat sasaran dan memberikanmanfaat langsung kepada masyarakat," ujar Kadis Pertanian dan KetahananPangan Sumut, Faiz Haholongan Hutagalung.
Begitu juga dengan kesepakatan penguatan tata niagakomoditas pangan strategis melalui optimalisasi peran BUMD dan Perum Bulogdalam penyerapan hasil panen petani, khususnya komoditas beras, cabai, danjagung. Bersamaan dengan itu sebutnya, akan dilakukan pemetaan distribusikomoditas pangan yang masuk dan keluar wilayah Sumatera Utara guna mendukungpengambilan kebijakan berbasis data.
"Sebagai langkah jangka menengah, Pemerintah ProvinsiSumatera Utara akan memperketat monitoring distribusi benih dan pupuk agarbantuan pemerintah benar-benar diterima oleh petani sesuai sasaran. Pengawasantersebut akan dilakukan bersama Satgas Pangan untuk mencegah terjadinyapenyimpangan dalam penyaluran bantuan," jelas Faiz.
Selain itu, pemerintah juga akan menyusun peta jaringanirigasi berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kotasebagai dasar penetapan prioritas pembangunan dan rehabilitasi jaringanirigasi. Termasuk pemetaan tata niaga komoditas pangan strategis, optimalisasipemanfaatan sawah tadah hujan, serta identifikasi kawasan lumbung pangan di seluruhwilayah Sumatera Utara guna memperkuat ketahanan pangan daerah secaraberkelanjutan.
"Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utaramenegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjagastabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memastikanketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat melalui langkah-langkahyang terukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan," pungkasnya.