Kitakininews.co.id - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Badan Gizi Nasional (BGN) didorong untuk merevisi sistem penyediaan makanan dengan melibatkan rumah makan lokal sebagai mitra utama, mengganti Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.
Hal ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Viktor Silaen SE MM kepada wartawan di Medan, Rabu (5/8/2026).
"Skema yang selama ini mengandalkan SPPG dinilai membebani satu dapur untuk melayani ribuan penerima manfaat. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak pada kualitas makanan, mulai dari proses pengolahan yang kurang higienis, makanan yang kurang matang, hingga meningkatnya risiko keracunan massal," jelas Viktor.
Viktor menambahkan, selain persoalan kualitas, beban kerja yang terlalu besar juga dinilai membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun distribusi bahan pangan, sehingga diperlukan model pelaksanaan yang lebih sederhana, terukur, dan mudah diawasi.
Salah satu solusi yang diusulkan, lanjut Wakil Rakyat dari Dapil Sumut IX meliputi kawasan Tapanuli Raya ini, menyerahkan penyediaan makanan kepada rumah makan atau pelaku usaha kuliner yang berada di sekitar sekolah.
Dengan sistem tersebut, setiap rumah makan hanya bertanggung jawab melayani kebutuhan satu sekolah atau sekitar 300 siswa.
"Skema tersebut diyakini akan membuat proses memasak lebih fokus dan terkontrol. Jumlah porsi yang tidak terlalu besar memungkinkan makanan disiapkan dengan lebih higienis, matang sempurna, serta disajikan dalam kondisi yang masih segar ketika diterima para siswa," terang politisi Partai Golkar ini.
Disisi lain, masih kata Viktor, pelibatan rumah makan lokal juga diyakini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
"Artinya, program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, tapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)," tegasnya.
Menurut Viktor, dengan melibatkan lebih banyak rumah makan di berbagai daerah, manfaat program akan tersebar lebih merata.
Pelaku usaha lokal memperoleh tambahan pendapatan, tenaga kerja dapat terserap, sementara pemerintah tetap dapat melakukan pengawasan melalui standar operasional yang ditetapkan BGN.
Model tersebut juga dinilai akan memperpendek rantai distribusi makanan. Karena lokasi rumah makan berada dekat dengan sekolah, makanan dapat diantar dalam waktu singkat sehingga kualitas, cita rasa, dan kandungan gizinya tetap terjaga hingga dikonsumsi siswa.
Berkaitan dengan itu, Viktor mengharapkan BGN tidak ragu melakukan evaluasi terhadap pola pelaksanaan MBG yang ada saat ini. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda harus dijalankan dengan sistem yang efektif, aman, akuntabel, sekaligus mampu memberdayakan ekonomi lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas," tandasnya. (**)