Kitakininews.co.id - Komitmen pemerintah mengembalikan dan menyelamatkan aset strategis negara mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Partai Demokrat, Armyn Simatupang.
Ia menilai langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus memastikan kekayaan negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan Armyn menyusul pemaparan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).
Armyn secara khusus menyoroti capaian pemerintah dalam mengamankan sejumlah aset strategis yang sebelumnya dikuasai secara ilegal.
Dalam pidato tersebut, pemerintah menyampaikan telah menyelamatkan dan mengambil alih kembali lebih dari 1,2 juta hektare lahan perkebunan serta wilayah pertambangan strategis.
Menurut Armyn, pengembalian aset tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguasaan lahan, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional dalam memperkuat kedaulatan agraria, ketahanan pangan dan energi.
Selain aset berupa lahan, pemerintah juga menyampaikan keberhasilan memulihkan aset keuangan negara senilai Rp145 Triliun dari berbagai kasus hukum dan penyelewengan.
Armyn mengatakan, aset dan dana negara yang berhasil diselamatkan harus dikelola secara transparan dan dipastikan penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Aset negara yang berhasil dikembalikan harus benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," ujar Armyn.
Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut 5 meliputi Asahan, Batubara dan Tanjung Balai itu menambahkan, penguasaan kembali aset strategis, termasuk di sektor energi dan industri, dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
Namun, Armyn mengingatkan proses pengembalian aset tidak boleh berhenti pada aspek penguasaan semata. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan aset-aset tersebut dikelola secara produktif, transparan dan berkelanjutan.
"Pengembalian aset harus diikuti dengan pengelolaan yang baik. Jangan sampai setelah berhasil diamankan, aset tersebut justru kembali dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Armyn juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam mengawal pemanfaatan aset negara.
DPRD Sumut, katanya, memiliki peran untuk memastikan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan aset strategis turut berdampak terhadap masyarakat di daerah.
Ia berharap manfaat dari pengelolaan aset tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama petani, nelayan dan kelompok masyarakat ekonomi kecil.
"Pengawasan harus diperkuat agar aset yang sudah berhasil dikembalikan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Jangan hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi harus terlihat dampaknya di tengah masyarakat," katanya.
Armyn menilai kebijakan pemerintah dalam menjaga aset dan kedaulatan ekonomi nasional sejalan dengan semangat kemerdekaan, yakni memastikan kekayaan alam dan sumber daya strategis Indonesia dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Apresiasi tersebut disampaikan bertepatan dengan momentum Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan berbagai kebijakan dan strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan nasional serta dinamika geopolitik global.
Armyn berharap capaian pemerintah pusat tersebut dapat terus dipertahankan dan diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara.
"Harapannya, keberhasilan pemerintah pusat dalam menyelamatkan dan mengembalikan aset negara dapat menjadi kekuatan baru untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah," pungkasnya. (**)