Kitakininews.co.id - Pemerintah Kota (Pemko) Medan berkomitmen penuh dalam memfasilitasi dan mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Medan. Selain fokus pada perbaikan gizi anak, program nasional ini juga didorong untuk menjadi mesin penggerak roda perekonomian warga lokal.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Optimalisasi Peran Pemda sesuai Perpres No. 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG secara daring dari ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan, Kamis (13/8/2026).
Rico Waas menyampaikan bahwa Pemko Medan siap berkoordinasi intensif bersama Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara dan Korwil Medan guna mendukung kelancaran program MBG.
"Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari pelaku UMKM, pedagang lokal, hingga penyerapan tenaga kerja di sekitar lokasi," ujar Rico Waas.
Guna memastikan kestabilan ketersediaan bahan pangan di pasaran, Rico Waas menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan untuk memantau stok komoditas setiap hari. Tingginya kebutuhan bahan baku program MBG diimbangi dengan dorongan peningkatan produksi dari sisi produsen lokal.
"Setiap harinya Dinas Ketahanan Pangan memantau kondisi stok bahan pangan kita. Sampai saat ini pasokan masih terjaga dengan baik. Apabila permintaan (demand) semakin tinggi, otomatis produksi lokal akan kita dorong lebih tinggi lagi," jelas Rico.
Selain itu, pengawasan di lapangan juga terus dijalankan melalui Dinas Pendidikan Kota Medan bersama BGN untuk merespons dan menyelesaikan berbagai kendala teknis secara terpadu.
Dalam rakor tersebut, Kepala BGN Sudaryono mengapresiasi proaktifnya pemerintah daerah dalam mendukung program ini. Menurut Sudaryono, MBG merupakan bentuk investasi Sumber Daya Manusia (SDM) jangka panjang untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak bangsa.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu dijalankan pemerintah daerah. Mendagri juga menyampaikan wacana penambahan Transfer ke Daerah (TKD) guna membantu daerah berfiskal rendah, khususnya dalam mengelola belanja pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).