Kitakininews.co.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti SH MH mendesak dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang dialami sejumlah siswa di Berastagi, Kabupaten Karo, diusut secara menyeluruh dan transparan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta aparat kepolisian tidak berhenti pada penanganan medis korban, tetapi juga mengungkap penyebab kejadian melalui pemeriksaan laboratorium.
Peristiwa tersebut terjadi, Kamis (13/8/2026) sekitar pukul 14.30 WIB, setelah para siswa menyantap makanan MBG. Para pelajar dilaporkan mengalami berbagai keluhan, di antaranya mual, pusing, gatal pada mulut dan kulit hingga sesak napas.
"Keracunan ini nggak bisa cuma ditangani sampai berobat di rumah sakit saja, habis itu selesai. Harus ada investigasi dan penyelidikan dari aparat kepolisian. Ambil sampel makanannya, bawa ke laboratorium. Kita harus tahu, apakah benar karena MBG atau ada penyebab lain," tegas Rudi kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (14/8/2026).
Menurut Rudi, jumlah korban juga perlu dipastikan melalui pendataan yang akurat. Informasi awal yang menyebut 23 siswa mengalami keluhan, perlu diverifikasi karena laporan dari lapangan menyebut jumlah pelajar terdampak terus bertambah hingga mencapai ratusan orang.
Para siswa yang mengalami keluhan disebut berasal dari sejumlah sekolah, antara lain SMA Negeri 1 Berastagi, Perguruan Swasta Bersama Berastagi yang mencakup jenjang SMP, SMA dan SMK, serta SMP Negeri 3 Kabanjahe.
Rudi menilai pemeriksaan laboratorium terhadap makanan yang dikonsumsi para siswa menjadi langkah penting untuk memastikan penyebab kejadian.
Ia mengingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan MBG sebagai penyebab sebelum hasil pemeriksaan ilmiah keluar.
"Ambil sampelnya, periksa di laboratorium. Apakah benar karena makanan MBG? Kalau memang terbukti dari makanan MBG, harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Kalau bukan, juga harus disampaikan secara terbuka supaya tidak menimbulkan fitnah dan keresahan di masyarakat," tegas Wakil rakyat Dapil Sumut XII meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat ini.
Ia juga meminta kepolisian memeriksa seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, proses memasak, penyimpanan, pengemasan hingga pendistribusian makanan ke sekolah.
"Kalau memang ada kelalaian, harus ada yang bertanggung jawab. Jangan karena ini program pemerintah kemudian tidak ada yang bertanggung jawab secara hukum," tegasnya.
Rudi menyebut dugaan awal mengarah pada makanan berbahan ikan yang dikonsumsi para siswa. Namun, ia kembali menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium.
"Jangan kita langsung menuduh ikannya, jangan juga langsung mengatakan MBG. Buktikan secara ilmiah. Sampel makanan harus diperiksa. Dari situ baru diketahui penyebab sebenarnya," cetusnya.
Selain meminta kepolisian melakukan penyelidikan, Rudi mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan ke sekolah-sekolah terdampak.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat berupa pencopotan kepala SPPG dan penyegelan dapur terkait. Namun, menurutnya, tindakan administratif tersebut belum cukup apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya unsur pidana.
"Kalau memang ada pelanggaran SOP atau kelalaian, BGN harus berani mengambil tindakan. Kasih SP1, SP2, atau kalau pelanggarannya berat, tutup. Tetapi kalau ada unsur pidana, proses hukumnya juga harus berjalan," terangnya.
Perketat Pengawasan
Rudi turut meminta bupati dan walikota memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif dan baru bertindak setelah muncul korban.
"Ini masalah serius. Jangan tunggu ada korban jiwa. Kalau sampai ada siswa yang meninggal gara-gara MBG ini, heboh satu Indonesia. Jangan sampai program yang niat awalnya baik malah jadi bahan gorengan terus-menerus yang memperburuk citra pemerintah," tegasnya.
Selain keamanan pangan, Rudi menyoroti kualitas menu MBG. Ia meminta standar gizi dan SOP penyajian benar-benar diterapkan oleh seluruh dapur penyedia makanan.
"Tujuannya kan Makanan Bergizi Gratis. Tapi kalau tiap hari cuma dikasih tempe-tahu, tempe-tahu, daging pun nggak pernah nampak seminggu, ya mana bergizi namanya?" ujarnya.
Karena itu, ia meminta BGN menurunkan tim independen untuk mengevaluasi kualitas bahan makanan, proses pengolahan, kebersihan dapur, kandungan gizi hingga mekanisme distribusi makanan ke sekolah.
"Mana MBG yang menyalahi aturan dan SOP, tutup saja. Kita harus menjaga program ini supaya tetap berjalan dengan baik, aman dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak," pungkas Rudi. (**)