Kitakininews.co.id -Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi danRekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat tindak lanjutpenanganan Sungai Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang. Normalisasi danpengendalian Sungai menjadi kebutuhan penting untuk mengurangi risiko luapanyang dapat kembali mengancam permukiman, lahan pertanian, dan aktivitasmasyarakat.
Langkah konkret itu dilakukan secarakolaboratif antara Satgas PRR, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dankementerian/lembaga terkait menindaklanjuti monitoring dan evaluasi (monev)khusus Satgas PRR di Kabupaten Aceh Tamiang.
"Kami dari Posko ini berupaya pada saat kitadatang ke daerah tidak hanya datang kemudian hanya ngomong-ngomong lalu pulang.Kami mencoba berkumpul bersama di sini dengan kementerian dan lembaga terkait, kemudiankita sama-sama mencari solusi," kata Marsma TNI Ridha Hermawan, Wakil KepalaPosko Nasional Satgas PRR dalam rapat koordinasi tindak lanjut hasil monitoringdan evaluasi (monev) Satgas PRR di Aceh Tamiang.
Dalam rencana induk rehabilitasi danrekonstruksi tahun 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan tiga paketpekerjaan yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan penanganan muara SungaiKrueng Tamiang. Pekerjaan tersebut menjadi bagian dari upaya jangka Panjang untukmemperbaiki kapasitas aliran sungai sekaligus melindungimasyarakat dari risiko banjir berulang.
Data paket Kementerian PU per 11 Agustus 2026menunjukkan terdapat 26 paket penanganan infrastruktur di Aceh Tamiang.Sebanyak 11 paket atau 42,3 persen telah menunjukkan progres fisik, dengan satupaket selesai 100 persen. Sementara itu, 15 paket atau 57,7 persen masih belum menunjukkanprogres fisik dan perlu dipercepat.
Perhatian utama berada pada 18 paket DirektoratJenderal Sumber Daya Air. Tiga paket yang telah berjalan yaitu rehabilitasijaringan irigasi air tanah dengan progres 65 persen, supervisi pembangunanpengendali sedimen DAS Tamiang sebesar 43,33 persen, serta pembangunanpengendali sedimen DAS Tamiang sebesar 14,02 persen. Sebanyak 15 paket lainnya masihberada pada tahap awal dan segera dipercepat, terutama yang berkaitan langsungdengan pengendalian banjir dan penanganan sungai.
Di sisi lain, pelaksanaan paket jalan,jembatan, air minum, air limbah, ersampahan, dan kawasan pascabencanamenunjukkan perkembangan lebih baik. Seluruh empat paket Direktorat JenderalBina Marga dan empat paket Direktorat Jenderal Cipta Karya telah memasuki tahappelaksanaan. Salah satu paket penanganan ruas Jalan Kota Langsa–batas ProvinsiSumatera Utara bahkan telah selesai 100 persen.
Evaluasi juga membahas pemulihan layananpendidikan. Tujuh madrasah terdampak telah mendapatkan penanganan melaluiKementerian PU, sedangkan Kementerian Agama akan menangani madrasah lain yangbelum tertangani, termasuk perbaikan bangunan dan pemenuhan mebel pendidikan.Pelaksanaan program diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindihantarinstansi.
Untuk memulihkan pelayanan pemerintahan,Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang didorong mengoptimalkan tambahan TKD sebesarRp36,8 miliar bagi perbaikan kantor dan fasilitas pemerintahan yang terdampak.Di sektor kesehatan, pemerintah daerah juga diminta menyampaikan kebutuhan tambahan70 ton PAC atau tawas kepada Kementerian Kesehatan untuk menjaga keberlanjutanlayanan air bersih pada November–Desember 2026.
Satgas PRR turut meminta Kementerian Energi danSumber Daya Mineral memantau ketersediaan serta harga semen, BBM, dan materialkonstruksi di Aceh Tamiang. Ketersediaan bahan pendukung tersebut diperlukanagar pekerjaan normalisasi sungai dan pemulihan infrastruktur lain dapat berjalantanpa hambatan di lapangan.
"Secara umum temuan-temuan yang kita dapatkanpada saat monev di Aceh Tamiang, kita sudah mendatangkan kementerian danlembaga yang terkait dan alhamdulillah beberapa hal sudah langsung dijawabpermasalahannya oleh kementerian dan lembaga terkait, termasuk masalahpenanganan normalisasi sungai," pungkas Ridha.