Kitakininews.co.id - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Ir Yahdi KhoirHarahap MBA mendukung penuh rencana Pemerintah Pusat untuk mengambil alih pengelolaan serta penganggaran gaji Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan mendesak agar kebijakan tersebut dapat segera direalisasikan.
Yahdi menilai, pengalihan beban gaji PPPK dari Pemerintah Daerah (Pemda) ke Pemerintah Pusat merupakan langkah tepat untuk menyelesaikan berbagai polemik serta beban keuangan di daerah.
"Seharusnya anggaran daerah bisa digunakan untuk pembangunan lain, tapi malah tersedot ke situ. Apalagi timbul salah paham di masyarakat, seolah-olah gaji PPPK tidak dibayar. Padahal memang kemampuan keuangan kabupaten/kota itu kan terbatas," ungkap Yahdi kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, status PPPK yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah semestinya diperlakukan setara dalam hal penganggaran.
"PPPK itu kan ASN. ASN ada dua, PNS dan PPPK. Kenapa yang PNS ditanggung pusat, sementara PPPK dilimpahkan ke daerah? Jadi kalau ada rencana ditarik ke pusat, itu bagus dan alhamdulillah. Artinya pusat bertanggung jawab penuh memberikan honor atau gaji PPPK tersebut," tegasnya.
Yahdi menambahkan, ketimpangan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar wilayah menjadi pertimbangan utama. Daerah dengan PAD besar mungkin mampu menanggungnya, namun daerah dengan keuangan terbatas akan sangat terbebani.
"Kalau Kota Medan atau Deli Serdang mungkin bisalah karena PAD-nya besar. Tapi bagaimana dengan Pakpak Bharat, Tanjung Balai, Nias, dan lainnya? Kan kasihan. Akhirnya menimbulkan gejolak di bawah, gaji tidak dibayar, bahkan sempat ada keributan seperti di Batubara kemarin," jelas Yahdi.
Selain persoalan penganggaran gaji, Yahdi membeberkan bahwa ketidakpastian pengelolaan PPPK di tingkat daerah kerap berdampak langsung pada stabilitas kerja para tenaga pendidik.
Pola rekrutmen yang tidak diimbangi dengan kepastian kemampuan fiskal daerah dinilai hanya akan memicu konflik internal antara pemerintah daerah dan para guru.
Wakil rakyat Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjung Balai ini juga menekankan bahwa sektor pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama yang dibebaskan dari kendala birokrasi dan masalah anggaran daerah.
Jika beban finansial dialihkan sepenuhnya ke pusat, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada peningkatan mutu sarana dan prasarana sekolah yang selama ini masih banyak terabaikan.
Oleh karena itu, Fraksi PANDPRD Sumut berharap koordinasi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, dan KemenPAN-RB dapat berjalan cepat agar proses pengalihan kewenangan ini tidak berbelit-belit demi kepastian kesejahteraan para guru PPPK di seluruh daerah.
"Pas sekali kebijakan itu. Kalau bisa disegerakan, jangan lama-lama," pungkasnya. (**)