Kitakininews.co.id -Batam : Pemerintah Kota Medan mendorong pemerintah kota anggota Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengadopsi inovasi digitalQRESTO untuk memperkuat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menghadiri Seminar Rembug Fiskal Komwil I APEKSI 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis, 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, yang mewakili Dirjen Bina Keuda Kemendagri.
Rembug Fiskal menjadi forum strategis bagi pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I untuk bertukar gagasan, pengalaman, dan inovasi dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Salah satu agenda penting dalam forum tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang adaptasi dan replikasi sistem pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) melalui mekanisme pemisahan pembayaran atau split payment.
PKS tersebut ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M. Agha Novrian, bersama 12 Kepala Bapenda pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I. Prosesi tersebut disaksikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama para wali kota anggota APEKSI Komwil I yang hadir.
Rico Waas mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah konkret untuk memperluas pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak daerah. Melalui replikasi QRESTO, pemerintah kota lain diharapkan dapat mengadaptasi sistem tersebut sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
"Saya berkesempatan hadir di Seminar Rembug Fiskal dalam rangka Peningkatan PAD, sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Duplikasi Aplikasi QRESTO," kata Rico Waas.
Menurut Rico, agenda tersebut merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Komwil I APEKSI yang digelar di Kota Banda Aceh pada April 2026. Salah satu gagasan yang didorong dalam forum tersebut adalah pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pengelolaan pendapatan daerah.
"QRESTO merupakan bentuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan pendapatan daerah agar lebih efektif, data lebih tertata, dan pengawasan semakin baik," jelasnya.
Rico menilai digitalisasi pengelolaan pajak dapat menjadi instrumen penting untuk membangun sistem penerimaan daerah yang lebih tertib, transparan, efektif, dan mudah diawasi. Di sisi lain, sistem tersebut diharapkan tetap memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Ia berharap PKS yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai seremoni administratif. Pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I diharapkan segera menindaklanjutinya melalui pengembangan dan penerapan inovasi yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
"Semoga melalui rembug fiskal dan kerja sama ini, kita dapat terus saling berbagi, memperkuat kemandirian fiskal, serta menghadirkan pengelolaan pemerintahan yang semakin efektif dan transparan," harapnya.
Bagi Pemko Medan, replikasi QRESTO juga menjadi bagian dari upaya memperluas praktik tata kelola pemerintahan berbasis data. Pertukaran inovasi antardaerah dinilai dapat mempercepat transformasi digital sekaligus membuka ruang kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi PAD.
Rico menegaskan, peningkatan PAD tidak semata-mata mengejar besarnya penerimaan. Pengelolaan pendapatan daerah harus tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kepastian hukum, serta pelayanan yang tidak membebani masyarakat dan dunia usaha.
Dengan adanya kerja sama tersebut, QRESTO diharapkan tidak hanya menjadi inovasi milik Kota Medan, tetapi berkembang menjadi model yang dapat diadaptasi pemerintah kota lainnya untuk mempersempit celah kebocoran penerimaan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.