Kitakininews.co.id - Mengendalikan inflasi tidak selalu harus dimulai dari pasar. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Dr Aripay Tambunan solusi justru bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana: kandang ayam di tengah masyarakat.
Gagasan itu disampaikannya di sela-sela Rapat Kerja DPRD Sumut di Hotel Niagara, Parapat, Simalungun, Senin (31/8/2026).
Aripay mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) membuat terobosan dalam pengembangan ayam petelur dan ayam potong berbasis kelompok masyarakat.
Aripay menilai, sejumlah komoditas pangan yang harganya mudah bergejolak, seperti cabai dan ayam, sering menjadi salah satu faktor yang memengaruhi inflasi. Karena itu, pemerintah jangan hanya sibuk mengatasi kenaikan harga setelah terjadi, tetapi harus memperkuat produksi dari hulu.
"Jangan gara-gara harga ayam naik kemudian inflasi terganggu. Kita harus berpikir bagaimana produksi ayam ini bisa ditingkatkan di Sumatera Utara," ujar politisi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap telur dan daging ayam akan terus meningkat. Jika produksi lokal tidak diperkuat, Sumut akan semakin bergantung pada pasokan dari daerah lain. Ketergantungan tersebut pada akhirnya dapat membuat harga lebih mudah berfluktuasi.
Karena itu, Aripay meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut menjadikan pengembangan peternakan ayam sebagai salah satu program unggulan.
Bantuan pemerintah, lanjut wakil rakyat dari Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Batubara, Asahan, dan Kita Tanjung Balai ini, sebaiknya diarahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kemauan dan potensi mengembangkan usaha peternakan.
Dari kandang kecil menjadi kekuatan ekonomi
Aripay melihat program tersebut tidak harus dimulai dengan investasi besar. Justru, pemerintah dapat memulainya dari kandang-kandang sederhana yang dikelola masyarakat secara berkelompok.
Ia memperkirakan pembangunan satu kandang sederhana dapat dilakukan dengan anggaran sekitar Rp1,7 Juta hingga Rp2 Juta, dengan kapasitas puluhan ekor ayam. Jika model tersebut dikembangkan secara masif melalui kelompok peternak, produksi telur dan daging ayam di Sumut dapat meningkat secara signifikan.
"Kalau kelompok-kelompok peternak ini kita dorong, terutama di daerah yang cocok untuk ayam petelur dan ayam potong, mereka bukan hanya menerima bantuan. Mereka menjadi bagian dari solusi pangan Sumatera Utara," jelasnya.
Menurut Aripay, inilah yang harus menjadi orientasi baru kebijakan pemerintah. Masyarakat jangan hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi harus diberdayakan menjadi pelaku produksi.
Kelompok peternak dapat diberikan dukungan secara terpadu, mulai dari pembangunan kandang, bibit ayam, pakan, pendampingan teknis hingga akses pemasaran. Dengan pola tersebut, bantuan pemerintah diharapkan mampu berkembang menjadi usaha produktif dan berkelanjutan.
Mengendalikan harga sekaligus membuka lapangan kerja
Aripay menegaskan, pengembangan peternakan ayam memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar menekan inflasi. Ketika masyarakat memiliki usaha peternakan, maka pendapatan keluarga meningkat. Ketika jumlah peternak bertambah, lapangan kerja tumbuh. Dan ketika produksi telur serta daging ayam meningkat, pasokan pangan menjadi lebih kuat sehingga harga dapat lebih terkendali.
"Jadi manfaatnya ganda. Kita menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan harga, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Ia juga menyebut adanya perhatian Bank Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong pengembangan usaha ayam potong dan ayam petelur.
Dukungan anggaran yang dapat mencapai sekitar Rp500 Juta, menurut Aripay, harus dimanfaatkan secara tepat untuk memperkuat kelompok peternak.
Bagi Aripay, Sumatera Utara membutuhkan kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif ketika harga pangan naik. Pemerintah harus berani membangun ekosistem produksi pangan dari masyarakat sendiri.
"Jangan hanya berpikir bagaimana mengatasi inflasi ketika sudah terjadi. Kita harus mencegahnya dari sekarang dengan memperkuat produksi," tuturnya.
Gagasan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa pengendalian inflasi bukan semata-mata urusan pemerintah dan pasar. Masyarakat pun dapat menjadi bagian penting dari solusi.
Dari kandang-kandang sederhana di desa, Sumatera Utara dapat membangun kekuatan pangan sendiri. Dari usaha kecil para peternak, lahir pendapatan baru. Dan dari produksi masyarakat yang semakin kuat, stabilitas harga pangan dapat dijaga.
Sebab, melawan inflasi bukan hanya soal menahan harga tetap rendah, tetapi memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan yang mereka konsumsi sendiri. (**)