Kitakininews.co.id -Medan : Komitmen Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitaspelayanan publik mendapat perhatian Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (KI Provsu).
Hal itu terlihat dalam kegiatan kunjungan kerja dan visitasi KI Provsu ke Ruang Rapat II Kantor Bapenda Kota Medan, Jumat, 4 September 2026. Visitasi tersebut merupakan bagian dari evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik pemerintah daerah.
Rombongan visitasi dipimpin Ketua KI Provsu, Dr. Abdul Harris Nasution, S.H., M.Kn., bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan, Arrahmaan Pane, beserta jajaran. Kedatangan mereka disambut Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, didampingi Sekretaris Bapenda, Ali Fitri Harahap, serta para kepala bidang di lingkungan Bapenda Kota Medan.
Visitasi ini menjadi tindak lanjut evaluasi sebelumnya yang dilakukan KI Provsu melalui presentasi badan publik secara daring menggunakan Zoom Meeting.
Berdasarkan surat pemberitahuan KI Provsu Nomor 876/KIP-SU/VIII/2026, evaluasi tersebut berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam visitasi lapangan, tim KI Provsu meninjau secara langsung kesiapan sarana dan prasarana serta berbagai instrumen pendukung keterbukaan informasi publik yang dimiliki Bapenda Kota Medan.
Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, kemudian memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk memperluas akses informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Agha mengatakan Bapenda Kota Medan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital agar informasi perpajakan dapat diakses masyarakat secara cepat, mudah, dan transparan.
Salah satu kanal yang dimanfaatkan adalah website resmi PPID Bapenda Kota Medan sebagai sarana penyediaan informasi publik sekaligus layanan permohonan informasi sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Bapenda Kota Medan juga mengoperasikan website resminya yang memuat berbagai informasi, mulai dari berita terkini, regulasi perpajakan daerah, pengumuman, hingga informasi layanan digital bagi wajib pajak.
Selain itu, media sosial resmi Bapenda Kota Medan, seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube, dioptimalkan sebagai sarana penyebarluasan informasi serta edukasi perpajakan dengan jangkauan yang lebih luas.
Untuk memastikan pelayanan tetap inklusif, Bapenda Kota Medan tidak hanya mengandalkan kanal digital. Pelayanan tatap muka juga tetap disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan secara langsung.
Saat ini terdapat 23 loket pelayanan langsung yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari penyampaian informasi, konsultasi perpajakan, pengaduan, pendaftaran objek pajak baru hingga pelaporan pajak daerah.
Ke depan, Bapenda Kota Medan juga akan memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui layanan Hallo Bapenda Medan pada nomor hotline 150464. Layanan ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan pajak daerah.
Dalam pemaparannya, Agha turut memperkenalkan inovasi terbaru dalam digitalisasi pajak daerah, yakni QRESTO. Inovasi tersebut menjadi bagian dari transformasi digital layanan perpajakan Bapenda Kota Medan untuk memperkuat transparansi, kemudahan layanan dan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak daerah.
Paparan mengenai QRESTO mendapat sambutan positif dari Ketua KI Provsu, Dr. Abdul Harris Nasution. Ia menyambut baik inovasi tersebut karena dinilai sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik, terutama dalam menghadirkan layanan yang transparan dan akuntabel.
Dr. Abdul Harris Nasution berharap pengembangan QRESTO dapat terus dilakukan sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan perpajakan sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian juga menyampaikan apresiasi kepada KI Provsu dan jajaran Dinas Kominfo Kota Medan atas pelaksanaan visitasi.
"Kami berharap kegiatan visitasi ini dapat berjalan dengan baik dan membawa banyak manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Medan, khususnya di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan," ujar Agha.