Kitakininews.co.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo, Iriani Tarigan mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk memenuhi tuntutan masyarakat dengan memberikan kompensasi khusus kepada para siswa korban dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo.
Hal tersebut disampaikan Iriani Br Tarigan kepada wartawan, Jumat (18/9/2026) melalui telepon dari Meda seusai mendatangi Kantor BGN Pusat di Jakarta, Selasa (15/9/2026), guna menyampaikan hasil RDP DPRD Karo dengan para orang tua siswa/siswi korban keracunan MBG di Karo.
Iriani mengatakan, kedatangannya ke Jakarta saat itu, merupakan bentuk kesungguhan DPRD Karo membawa aspirasi dan jeritan hati masyarakat, khususnya para orang tua serta pelajar yang terdampak peristiwa keracunan MBG.
Menurutnya, tuntutan kompensasi tersebut merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Karo bersama masyarakat dan orang tua siswa korban yang mengalami keracunan MBG. Karena itu, sehingga BGN diminta memberikan perhatian khusus terhadap kondisi para korban.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, dampak peristiwa tersebut tidak hanya dirasakan para siswa, tetapi juga orang tua.
Begitu juga kondisi psikologis anak dan orang tua terganggu karena sebagian siswa harus berulang kali keluar-masuk rumah sakit untuk menjalani perawatan dalam waktu berkepanjangan.
Kondisi itu, lanjutnya, turut membebani perekonomian keluarga. Apalagi, sebagian besar orang tua siswa korban menggantungkan kehidupan sebagai petani dan buruh tani.
Penegasan Ketua DPRD Karo tersebut turut diperkuat anggota DPR RI Drs Rapidin Simbolon MM yang saat mendampingi Iriani Br Tarigan di Kantor BGN Jakarta seraya menegaskan perlunya evaluasi total terhadap tata kelola program MBG, termasuk mempertimbangkan kembali keberlanjutan program jika persoalan serius terus terjadi di tengah masyarakat.
Rapidin pada prinsipnya menyatakan menolak keberadaan MBG. Namun, jika program tersebut tetap dilanjutkan, ia mengusulkan perubahan formula dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai langsung kepada orang tua siswa.
Menurutnya, penerima juga perlu dipilah karena tidak semua pelajar membutuhkan program tersebut, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan yang lebih mendesak.
Ditambahkan Iriani, DPRD Karo berharap aspirasi tersebut menjadi perhatian serius BGN dan pemerintah pusat, terutama dalam memberikan perlindungan serta kepastian penanganan bagi para siswa yang menjadi korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo.
Untuk penanganan kesehatan, Iriani menyampaikan bahwa sebagian tindak lanjut telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Karo bersama instansi terkait.
Diantaranya medical check-up ulang dan persiapan pendampingan pemulihan psikis bagi siswa terdampak. Namun, hal tersebut tetap perlu dipastikan keberlanjutannya agar kondisi siswa benar-benar pulih.
"Untuk tuntutan orang tua mengenai pemulihan psikis, saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Medical check-up ulang juga sudah dilaksanakan. Kami berterima kasih untuk itu. Tetapi penanganannya harus tetap dikawal sampai anak-anak benar-benar pulih," terangnya.
Terkait hasil pemeriksaan sampel makanan, Iriani mengatakan pihaknya juga meminta kejelasan mengenai hasil pemeriksaan yang telah disampaikan Dinas Kesehatan Pemerintah Sumatera Utara, termasuk tindak lanjut pemeriksaan di tingkat pusat.
Sementara untuk proses hukum, DPRD menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum dan meminta hasilnya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat setelah seluruh pemeriksaan selesai.
"Yang kami bawa ke sini adalah aspirasi rakyat. Kami tidak datang dengan embel-embel apa pun. Kami hanya ingin mendapatkan jawaban yang bisa kami sampaikan kembali kepada orang tua yang menunggu di daerah. Kalau belum ada jawaban, tentu kami akan datang lagi," tegas Iriani.
Dalam menyampaikan tuntutan tersebut, Iriani didampingi Sekretaris DPRD Kabupaten Karo, Eva Angela, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Eddi Surianta serta perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menekankan bahwa pihaknya menerima seluruh masukan dan tuntutan yang disampaikan DPRD Kabupaten Karo.
BGN juga berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG agar pelaksanaannya semakin baik.
Khusus mengenai tuntutan kompensasi, Agustina menyampaikan bahwa BGN belum dapat memberikan jawaban karena pembahasannya akan melibatkan kementerian dan lembaga negara terkait lainnya.
Aspirasi tersebut akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat.
"Kami menerima aspirasi dan masukan yang disampaikan DPRD Kabupaten Karo. Ini menjadi perhatian kami untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG. Terkait tuntutan kompensasi, saat ini belum dapat kami jawab karena hal tersebut perlu melibatkan kementerian dan lembaga negara lainnya. Aspirasi ini akan kami koordinasikan lebih lanjut," pungkas Agustina Arumsari. (**)