Kitakininews.co.id -Jakarta : Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengecam pencantuman nama organisasinya sebagai "underbow PKI" dalam materi majalah berjudul "Awas Bahaya Laten Komunisme" yang diterbitkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
Ketua DPP GMNI Bidang Politik, Dhipa Satwika Oey, menilai penyebutan tersebut merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan sejarah, identitas, dan nama baik GMNI. DPP GMNI pun tengah menyiapkan somasi kepada Kementerian Agama RI dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
"Jangan sembarangan menulis sejarah GMNI. Menempatkan GMNI sebagai 'underbow PKI' bukan sekadar penggunaan istilah. Itu adalah klaim serius yang dapat membentuk persepsi publik terhadap organisasi kami, terlebih ketika dimuat melalui media yang membawa identitas institusi negara," tegas Dhipa.
Menurut Dhipa, GMNI memiliki sejarah, asas, serta perjalanan organisasi tersendiri. Karena itu, menurut dia, identitas GMNI tidak semestinya disederhanakan melalui label politik tertentu tanpa dasar dan sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dhipa menilai persoalan tersebut menjadi lebih serius karena materi yang dipersoalkan diterbitkan melalui media yang membawa nama lembaga pemerintah. Menurutnya, institusi negara memiliki tanggung jawab dan standar kehati-hatian yang lebih tinggi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
"Kalau publikasi itu membawa nama institusi negara, maka tanggung jawabnya juga bersifat kelembagaan. Tidak bisa dianggap sebagai tulisan biasa. Ada proses editorial dan ada konsekuensi publik dari informasi yang disebarluaskan," ujarnya.
DPP GMNI juga menilai persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan hanya sebagai urusan internal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Atas dasar itu, organisasi tersebut menyatakan akan melayangkan somasi kepada Kementerian Agama RI dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
"Atas publikasi ini, kami tidak sekadar meminta penjelasan. Kami menuntut pertanggungjawaban. DPP GMNI akan melayangkan somasi kepada Kementerian Agama RI dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur," kata Dhipa.
Melalui somasi tersebut, DPP GMNI akan meminta penarikan materi yang memuat penyebutan GMNI sebagai "underbow PKI", koreksi secara terbuka, serta pertanggungjawaban kelembagaan atas informasi yang telah dipublikasikan.
DPP GMNI juga menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan apabila tuntutan dalam somasi tersebut tidak ditindaklanjuti secara patut.
"Somasi adalah langkah awal. Kami tidak akan membiarkan sejarah dan nama GMNI ditempatkan secara serampangan dalam narasi yang disebarluaskan melalui media institusi negara. Jika tidak ada tindakan korektif, kami akan mempertimbangkan langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Dhipa.
DPP GMNI menegaskan, keberatan tersebut bukan dimaksudkan untuk menolak pembahasan mengenai sejarah komunisme maupun Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Persoalan yang dipermasalahkan adalah pencantuman GMNI dalam hubungan politik tertentu yang menurut organisasi tersebut tidak disertai dasar sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Silakan membahas sejarah komunisme dan PKI. Tetapi jangan mengorbankan ketepatan sejarah organisasi lain. Sejarah harus dibangun berdasarkan fakta dan sumber yang dapat diuji, bukan berdasarkan stigma. Kementerian Agama harus bertanggung jawab atas publikasi ini," tutup Dhipa.