Kitakininews.co.id -Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Ebenejer Sitorus SE MM mengingatkan, program berobat gratis dan akses kesehatan yang semakin terbuka dinilai belum cukup, jika masyarakat masih harus menghadapi kamar rumah sakit penuh, antrean panjang hingga ketidakpastian penanganan.
"Disini kita mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut dan Kota Medan mengawasi ketat Rumah Sakit di daerah ini, guna memastikan kemudahan berobat benar-benar diikuti kesiapan rumah sakit dalam melayani pasien secara cepat, layak dan manusiawi," tegas Ebenejer Sitorus kepada wartawan, di Medan melalui telepon, Minggu (20/9/2026).
Menurut Politisi Partai Hanura ini, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata diukur dari banyaknya masyarakat yang memiliki akses berobat, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang mereka terima ketika datang ke fasilitas kesehatan.
"Persoalan kesehatan di Sumut bukan hanya soal masyarakat bisa berobat, tetapi apakah ketika datang ke rumah sakit mereka benar-benar mendapatkan pelayanan yang cepat, layak dan bermutu," cetusnya.
Ebenejer juga menilai, kamar rumah sakit yang penuh atau pasien yang harus menunggu tanpa kepastian tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap kesiapan sistem pelayanan kesehatan di Sumut, termasuk ketersediaan tempat tidur, dokter, tenaga kesehatan, obat-obatan, ruang ICU dan peralatan medis.
"Jangan sampai program berobat gratis memperluas akses masyarakat, tetapi kapasitas pelayanan, justru tertinggal sehingga pasien harus menunggu tanpa kepastian. Bahkan ada juga alasan kamar penuh," tukasnya.
Wakil rakyat dari Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjung Balai itu juga menyoroti ketimpangan pelayanan kesehatan antar wilayah, karena masih adanya penumpukan pasien di rumah sakit rujukan di Kota Medan.
Ini menunjukkan perlunya penguatan rumah sakit di kabupaten dan kota sehingga masyarakat tidak selalu harus datang ke Medan untuk berobat.
Karena itu, lanjut benejer, pemerintah diminta mempercepat pemerataan dokter spesialis, fasilitas kesehatan dan kapasitas rumah sakit umum daerah (RSUD). Penguatan sistem rujukan regional juga dinilai penting agar pasien dapat ditangani sedekat mungkin dengan tempat tinggalnya.
"Penguatan rumah sakit daerah harus menjadi perhatian. Masyarakat di kabupaten dan kota juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus selalu bergantung pada rumah sakit di Medan," imbuhnya.
Ebenejer mengingatkan pemerintah agar capaian Universal Health Coverage (UHC) maupun program berobat gratis tidak dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan.
Ukuran yang paling nyata, pengalaman pasien ketika menggunakan layanan, mulai dari waktu tunggu, ketersediaan kamar, dokter dan obat hingga kepastian penanganan saat rumah sakit dalam kondisi penuh.
Ketua DPD Partai HanuraAsahan itu juga menekankan, jika akses kesehatan sudah semakin terbuka, langkah berikutnya untuk memastikan kualitas pelayanan terus meningkat. Jika masih ada pasien terlantar, pemerintah harus membuka persoalannya secara transparan dan segera membenahi sistemnya. (**)