Kitakininews.co.id -Nias Barat : Keluhan mengenai belum cairnya penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Nias Barat kembali mencuat. Sejumlah pegawai mempertanyakan kepastian pembayaran hak mereka setelah berbulan-bulan menjalankan tugas.
Keluhan tersebut beredar di komunitas Generasi Aekhula pada Selasa, 22 September 2026. Bagi sebagian PPPK Paruh Waktu, persoalan yang dihadapi bukan hanya mengenai administrasi kepegawaian, tetapi mulai menyentuh kebutuhan sehari-hari, seperti biaya transportasi, kebutuhan rumah tangga hingga biaya pendidikan anak.
Persoalan ini menjadi perhatian setelah Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebelumnya mengumumkan peningkatan penghasilan PPPK Paruh Waktu dari Rp250 ribu menjadi Rp750 ribu per bulan. Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Nias BaratEliyunus Waruwu pada 17 Agustus 2026 dan kemudian diberitakan RRI Gunungsitoli pada 18 Agustus 2026.
Namun, berdasarkan keluhan yang berkembang, persoalan utama yang kini dipertanyakan para pegawai bukan semata besaran penghasilan, melainkan kepastian kapan hak tersebut dapat direalisasikan.
Sebelumnya, persoalan pembayaran PPPK Paruh Waktu di Nias Barat juga sempat menjadi perhatian publik. Pemberitaan pada Juni 2026 menyebut sejumlah PPPK Paruh Waktu mengeluhkan belum menerima Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai turunan dari surat keputusan sejak Januari 2026. Kondisi tersebut disebut berdampak terhadap belum terealisasinya pembayaran penghasilan Januari hingga Mei.
Jika keluhan terbaru tersebut benar hingga September 2026, Pemerintah Kabupaten Nias Barat perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab keterlambatan, periode pembayaran yang belum direalisasikan, proses administrasi yang masih berjalan serta jadwal pencairannya.
Keterlambatan penghasilan juga disebut mulai berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga para pegawai. Informasi yang berkembang di komunitas tersebut menyebut sebagian PPPK Paruh Waktu terpaksa berutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, minyak goreng hingga keperluan sekolah anak.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat. Ketika penghasilan belum diterima, kebutuhan harian tetap harus dipenuhi, sementara warung dan pelaku usaha kecil di sekitar tempat tinggal pegawai ikut menanggung piutang yang belum terbayarkan.
Karena itu, kepastian pembayaran penghasilan PPPK Paruh Waktu tidak hanya berkaitan dengan nominal dalam kebijakan anggaran, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi pegawai dan keluarganya.
Di tengah munculnya keluhan tersebut, keterbukaan informasi dari Pemerintah Kabupaten Nias Barat menjadi penting untuk memberikan kejelasan kepada para pegawai sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Pemkab Nias Barat melalui BKPSDM, BPKPAD maupun perangkat daerah terkait diharapkan dapat menjelaskan status administrasi PPPK Paruh Waktu, jumlah pegawai yang terdampak, periode pembayaran yang belum terealisasi, sumber anggaran serta kepastian waktu pencairan.
Penjelasan tersebut juga diperlukan untuk memastikan kebijakan peningkatan penghasilan dari Rp250 ribu menjadi Rp750 ribu per bulan dapat direalisasikan dan dirasakan oleh para PPPK Paruh Waktu sebagaimana telah diumumkan pemerintah daerah.
Bagi pegawai, kepastian pembayaran menjadi hal penting karena penghasilan tersebut menjadi salah satu tumpuan untuk membiayai transportasi menuju tempat kerja, kebutuhan keluarga serta keperluan pendidikan anak.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Nias Barat mengenai keluhan belum cairnya penghasilan PPPK Paruh Waktu masih perlu dikonfirmasi. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Nias Barat maupun pihak terkait lainnya agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.