Kitakininews.co.id -MEDAN : Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah dinamika kebijakan pendidikan tinggi.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, mendorong adanya kebijakan yang dapat menjaga keberlangsungan PTS sekaligus memperluas akses masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Hal tersebut disampaikan Sofyan Tan saat menjadi narasumber dalam Workshop Desain & Rekonstruksi Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) di Hall STIE Eka Prasetya, Medan, Kamis (24 September 2026). Kegiatan tersebut diselenggarakan atas kerja sama Kemendiktisaintek dengan Komisi X DPR RI.
Dalam pemaparannya, Sofyan Tan menyoroti wacana dan pembahasan pemerintah mengenai kebijakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, khususnya apabila biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) nantinya ditanggung negara.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan skema yang tetap memberikan ruang bagi PTS untuk berkembang. Pasalnya, sebagian besar PTS masih menggantungkan keberlangsungan operasionalnya pada penerimaan uang kuliah mahasiswa.
"Hari ini PTS sedang menghadapi masa sulit. Jika pemerintah memberlakukan kuliah gratis untuk PTN, bagaimana nasib PTS? Oleh karena itu, usulan saya adalah jika PTN digratiskan oleh negara, maka kuota Program KIP Kuliah tidak boleh lagi diberikan kepada PTN, melainkan harus diperuntukkan seluruhnya untuk PTS," tegas Sofyan Tan.
Ia menjelaskan, dari sekitar 4,6 juta lulusan SMA/SMK sederajat setiap tahun, daya tampung PTN disebut hanya sekitar 650 ribu mahasiswa. Sebagian lulusan lainnya melanjutkan pendidikan melalui PTS dan Universitas Terbuka, sementara sekitar 3 juta lulusan disebut belum mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Kondisi tersebut, menurut Sofyan Tan, turut berpengaruh terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia yang masih berada pada kisaran 32 hingga 36 persen.
"Agar PTS bisa tetap hidup dan APK perguruan tinggi kita bisa melonjak naik di atas 32 persen, anggaran KIP Kuliah harus difokuskan 100 persen ke PTS. Kuota KIP Kuliah yang saat ini hanya sekitar 1 juta mahasiswa perlu ditingkatkan menjadi 2 juta mahasiswa khusus untuk kampus swasta. Dengan begitu, masyarakat kurang mampu dapat berkuliah di PTS secara gratis dan adil," ujarnya.
Selain mendorong penguatan alokasi beasiswa, termasuk Program KIP Kuliah, serta bantuan operasional perguruan tinggi swasta atau BOPTS, Sofyan Tan meminta PTS tidak hanya mengandalkan dukungan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, perguruan tinggi swasta juga perlu memperkuat daya saing melalui pembaruan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Salah satunya dengan menerapkan pendekatan Outcome-Based Education (OBE).
Sofyan Tan menilai PTS perlu memiliki bidang keahlian yang lebih spesifik atau micro-skills yang relevan dengan perkembangan industri. Penguasaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), kewirausahaan, serta kemampuan lain yang dibutuhkan dunia kerja dinilai perlu menjadi bagian dari pengembangan kompetensi mahasiswa.
Dengan pendekatan tersebut, PTS diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan aplikatif, inovatif dan kreatif serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Workshop tersebut turut dihadiri perwakilan Kemendiktisaintek Aprias Nindi Saputri beserta tim, Pembina Yayasan Graha Eka Prasetya Darsen Song, Ketua Yayasan Susanto, S.Pd., S.T., M.M., Ketua STIE Eka Prasetya Dr. Sri Rezeki, S.E., M.Si., serta para narasumber Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si., Rahmat Widia Sembiring, Ph.D., dan moderator Dr. Afrizal, S.E., M.Si.