Kitakininews.co.id -Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Viktor Silaen SE MM mendesak Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, BPDAS serta Pemprovsu dan pemerintah kabupaten/kota segera bergerak bersama melakukan penanganan secara terpadu.
Hal ini disampaikan Viktor Silaen merespon peristiwa banjir di Sumut yang akhir-akhir ini kerap terjadi, melalui sambungan telepon dari Medan, Rabu (30/9/2026).
Viktor menjelaskan, hujan deras yang terjadi, Sabtu (26/9/2026) sampe Senin (27/9/2026) mengakibatkan sejumlah daerah di Sumut dilanda banjir, mulai Tapanuli Tengah (Tapteng,) Tapanuli Utara (Tapur), Samosir, Simalungun, Deli Serdang hingga Kota Medan.
Kondisi tersebut, menunjukkan perlunya langkah penanganan banjir yang tidak bersifat parsial.
"Sebenarnya ada beberapa upaya penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi banjir di Sumut. Akan tetapi Pemprovsu tentunya tidak bisa bekerja sendiri, harus ada upaya bersama dengan pihak-pihak terkait, baik kementerian terkait, BBWS Sumatera II, BPDAS serta Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota.
Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut ini juga mengungkapkan, bahwa Komisi D DPRD Sumut sebelumnya telah mengundang BPDAS, BBWS Sumatera II dan sejumlah pihak terkait dalam rapat dengar pendapat pasca banjir besar pada November 2025.
Dalam rapat tersebut, BPDAS menyampaikan kondisi tutupan hutan di sejumlah wilayah Sumut sudah berada di bawah standar.
Contohnya di Tapteng dan Tapsel, tutupan "lahannya sudah di bawah standar minimum yang seharusnya. Artinya, kondisi hutan kita memang sudah cukup memprihatinkan dan harus mendapatkan penanganan serius," terang Viktor yang juga Ketua DPD Kosgoro 1957 Sumut ini.
Karena itu, Viktor mendesak pemerintah melakukan reboisasi di kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan atau eksploitasi berlebihan sekaligus lakukan pengawasan dan perlindungan hutan secara ketat untuk mencegah praktik illegal logging.
"Yang namanya penebangan pohon di hutan harus melalui pengawasan yang ketat. Yang legal saja harus diawasi, apalagi yang tidak legal. Tentu harus ada perlindungan serius terhadap hutan-hutan kita," tegas Viktor.
Anggota dewan Dapil wilayah Tapanuli ini juga meminta pemerintah melakukan normalisasi sungai yang mengalami sedimentasi, karena akibat pendangkalan membuat sejumlah sungai tidak mampu menampung dan mengalirkan debit air dalam jumlah besar.
"Normalisasi sungai harus dilakukan, sungai-sungai kita harus difungsikan sebagaimana mestinya," ujarnya sembari mengajak Pemprovsu hingga Pemkab dan Pemko membenahi sistem drainase di wilayah masing-masing.
Viktor juga menekankan pembangunan drainase harus terkoneksi dan terintegrasi, memperhatikan elevasi serta melalui kajian matang, sehingga air dapat mengalir lancar hingga ke sungai dan tidak kembali menggenangi permukiman. (**)