Kitakininews.co.id - Pembangunan Jalan sepanjang 15 Kilometer yang menghabiskan anggaran sebesar Rp91,8 Miliar, yang menghubungkan Kabupaten Toba dengan Labuhanbatu Utara (Labura) dinilai sangat membantu masyarakat dan para petani menghemat biaya pengangkutan hasil pertanian maupun perkebunan.
"Dengan dibangunnya jalan penghubung itu, akses perekonomian masyarakat bisa dipastikan meningkat 20 persen. Sebab, mayoritas pekerjaan warga, 85 persennya sebagai petani," ucap Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Viktor Silaen SE MM kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (1/10/2026).
Hal itu disampaikan Viktor merespon keluhan warga saat menggelar Reses I Tahun Sidang III 2026-2027 di Kecamatan Habinsaran, Nansao, dan Bor-Bor (Habornas), Kabupaten Toba.
Viktor mengungkapkan, selama ini hasil Sawit masyarakat dari kawasan itu dibawa ke pabrik kelapa sawit yang ada di Siantar. Dengan tersedianya akses menuju Labura, hasil Sawit dapat dibawa ke pabrik kelapa sawit yang ada di Labura sehingga biaya angkutan menjadi lebih hemat.
Viktor menambahkan, bahwa pembangunan akses Jalan Toba-Labura itu merupakan salah satu terobosan dalam membuka konektivitas antar wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur tersebut penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam reses tersebut, masyarakat menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.
Tak hanya itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara ini menambahkan, masyarakat juga berharap pembangunan jalan Parsuburan menuju Kecamatan Bor-Bor-Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, dapat dilakukan agar konektivitas antarwilayah semakin tersambung.
"Saat saya reses kemarin, masyarakat juga sangat berharap akan dibangun jalan tersebut. Jika jalur tersebut juga dapat dibangun, maka masyarakat sangat senang dan bangga memiliki sosok Gubernur Bobby Nasution," imbuhnya.
Viktor juga menyoroti pola kolaborasi antara pemerintah provinsi dan DPRD Sumut dalam menjalankan pembangunan. Ia mencontohkan keterlibatan Komisi D DPRD Sumut dalam menjalankan tugas kedinasan dari Kepulauan Nias beberapa waktu lalu.
"Ini adalah bentuk tata kelola kolaboratif yang juga menjadi tradisi baru bagi pemerintahan di Sumatera Utara," pungkasnya. (**)