Kitakininews.co.id - Antrean panjang kendaraan dihampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan menuai sorotan dari Anggota DPRD Kota Medan, Jusup Ginting Suka mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera memberikan penjelasan terbuka terkait penyebab antrean BBM yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Jusup, kondisi tersebut telah merugikan masyarakat karena memicu kemacetan di berbagai ruas jalan, sekaligus menghambat mobilitas warga yang hendak bekerja maupun menjalankan aktivitas ekonomi.
"Pertamina jangan mempermainkan masyarakat. Jangan biarkan warga menjadi korban akibat buruknya pengelolaan distribusi BBM. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan pelayanan yang layak," tegas Jusup, Rabu (15/7/2026).
Politikus Partai PDI Perjuangan ini menyebut, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Pertamina mengenai penyebab antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Medan. Situasi tersebut dinilai semakin menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Karena itu, Jusup mendesak Pertamina segera menyampaikan informasi secara transparan kepada publik sekaligus memastikan pasokan dan distribusi BBM ke seluruh SPBU kembali berjalan normal.
"Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai muncul spekulasi yang justru memperkeruh keadaan," ujarnya.
Jusup mengungkapkan, antrean tidak hanya terjadi pada BBM jenis Solar, tetapi juga Pertalite. Bahkan, antrean kendaraan masih terlihat hingga malam hari tanpa adanya langkah yang dinilai efektif untuk mengurai kepadatan di SPBU.
Dia meminta Pertamina segera bertanggung jawab apabila keterlambatan distribusi menjadi penyebab terganggunya pasokan BBM di lapangan.
Menurutnya, langkah cepat harus segera diambil agar distribusi kembali normal dan masyarakat tidak terus dirugikan.
Selain itu, Jusup juga meminta Pertamina berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat penyelesaian persoalan distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara.
Tak hanya itu, legislator dari Daerah Pemilihan Medan V tersebut turut meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi penimbunan atau penyimpangan dalam distribusi BBM.
"Kalau memang ada praktik penimbunan atau permainan distribusi BBM, aparat penegak hukum harus mengusutnya hingga tuntas. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat," pungkasnya. (**)