Kitakininews.co.id - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Hendra Cipta menyoroti ketidakakuratan data penerima bantuan sosial (Bansos) yang dinilai menyebabkan penyaluran bantuan pemerintah masih belum tepat sasaran.
Menurut Hendra, persoalan tersebut berkaitan dengan penetapan Desil masyarakat dalam data yang digunakan pemerintah. Di lapangan, masih ditemukan warga yang tergolong tidak mampu justru masuk dalam kategori Desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan sosial.
"Banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi masuk dalam desil tinggi. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya menjadi haknya," ujar Hendra kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (8/10/2026).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, penggolongan Desil belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Sebab, terdapat warga dengan kondisi ekonomi rentan yang tidak masuk sebagai penerima bansos karena dianggap masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
Padahal, lanjut Hendra, masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi terbawah semestinya menjadi prioritas dalam berbagai program perlindungan sosial pemerintah, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Persoalannya bukan hanya ada atau tidak ada bantuan, tetapi bagaimana data penerimanya benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan," imbuhnya.
Hendra juga meminta Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Sosial, segera melakukan evaluasi terhadap sistem penentuan desil serta mekanisme pemutakhiran data penerima manfaat.
Menurutnya, pembaruan data harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Dengan demikian, perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat segera tercermin dalam data penerima bantuan.
Ia juga meminta adanya mekanisme verifikasi dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya data ganda maupun masyarakat yang tidak layak justru menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan malah terlewat.
"Data harus terus diperbarui dan diverifikasi. Jangan sampai orang yang sudah tidak layak tetap menerima bantuan, sedangkan masyarakat miskin justru tidak terdata," tegas Wakil rakyat Dapil Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini.
Komisi E DPRD Sumut, lanjut Hendra, akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran Bannsos.
"Harapan kita, bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak lagi terkendala persoalan data," pungkasnya. (**)