Kitakininews.co.id -Jakarta :Indonesia Strategic Watch (ISW) melalui Director of Legal Affairs, Ronald Panjaitan, S.H., menyerahkan pengaduan masyarakat kepada Badan Reserse Kriminal Polri terkait dugaan pemalsuan dan/atau penggunaan dokumen ijazah yang tidak sah dalam persyaratan pencalonan inisial CL, yang kini duduk sebagai anggota DPRD Kota Pematangsiantar dari Fraksi Partai Gerindra.
Pengaduan bernomor 133/PM/ISW/X/2026 tersebut disampaikan pada Jumat, 9 Oktober 2026. ISW meminta aparat penegak hukum menelaah dugaan tersebut secara objektif dengan memeriksa keaslian dokumen pendidikan yang dipersoalkan serta kesesuaiannya dengan persyaratan pencalonan anggota legislatif.
ISW juga meminta Bareskrim Polri menelaah perkembangan penanganan perkara yang sebelumnya diberitakan telah memasuki tahap penyelidikan di wilayah hukum Kota Pematangsiantar. Penelaahan tersebut diharapkan dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut ISW, verifikasi dokumen pendidikan perlu dilakukan dengan mencocokkan ijazah yang dipersoalkan dengan arsip resmi institusi pendidikan penerbit, data Dinas Pendidikan, serta dokumen persyaratan pencalonan yang tersimpan di KPU Kota Pematangsiantar.
Organisasi tersebut juga mendorong penelaahan terhadap proses penanganan perkara di kepolisian setempat, termasuk perkembangan penyelidikan dan tindak lanjut atas informasi maupun dokumen yang telah disampaikan. Jika diperlukan, ISW meminta supervisi sesuai ketentuan yang berlaku guna memastikan proses pemeriksaan berjalan profesional dan memberikan kepastian hukum.
Director of Legal Affairs ISW, Ronald Panjaitan, S.H., mengatakan pengaduan tersebut merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum dan integritas administrasi pencalonan pejabat publik.
"Melalui pengaduan ini, kami meminta Bareskrim Polri memeriksa dugaan tersebut berdasarkan dokumen autentik dan keterangan pihak-pihak yang berwenang. Keaslian ijazah yang dipersoalkan harus diverifikasi secara objektif agar persoalan ini memperoleh kejelasan hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah," ujar Ronald.
ISW turut meminta agar institusi pendidikan yang disebut sebagai penerbit ijazah, Dinas Pendidikan, KPU Kota Pematangsiantar, serta pihak lain yang memiliki informasi relevan dimintai keterangan sesuai kebutuhan pemeriksaan.
Langkah tersebut, menurut ISW, diperlukan untuk menguji kesesuaian data pendidikan dengan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan CL. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kejelasan berdasarkan dokumen autentik dan keterangan pihak yang berwenang.
ISW menegaskan, penyerahan pengaduan itu bertujuan mendorong penelusuran fakta dan memastikan dugaan yang dilaporkan memperoleh tindak lanjut sesuai prosedur hukum. ISW juga meminta agar proses penanganan tidak berlarut-larut tanpa kejelasan perkembangan.
Melalui pengaduan bernomor 133/PM/ISW/X/2026 tersebut, ISW meminta Bareskrim Polri menelaah materi laporan, menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan, serta menyampaikan informasi perkembangan penanganan melalui mekanisme yang berlaku. (Rel)