Kitakininews.co.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH meminta Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) menggandeng kabupaten/kota dalam upaya pengotimalan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).
Sebab, target pencapaian pendapatan dari sektor ini (Pajak Kendaraan Bermotor-red) masih dikatakan belum maksimal bahkan tidak mencapai target. Sementara, sangat banyak jumlah kendaraan bermotor di Provinsi ini.
Hal ini disampaikan Timbul Jaya Sibarani merespondata BKAD per 22 September 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai 69,80 persen atau Rp8,9 Triliun dari target Rp12,8 Triliun.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 59,15 persen atau Rp4,1 Triliun dari anggaran Rp6,9 Triliun.
PAD tersebut terdiri atas pajak daerah Rp3,5 Triliun, retribusi daerah Rp165 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp325 Miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp101 Miliar.
"Masyarakat di daerah juga banyak yang memiliki kendaraan, Pemkab maupun Pemko harusnya ikut bersama Pemprovsu jemput bola untuk PAD. Jangan ketika uangnya sudah terkumpul, daerah baru bergerak meminta. Namun ketika upaya menghasilkan PAD, daerah hanya diam," ujar politisi Partai Golkar ini kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (13/10/2026).
Selain dari sektor PKB, lanjut Timbul Jaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprovsu juga diminta kerja maksimal dalam menghasilkan PAD. Sebab, mereka sudah diberikan modal untuk menjalankan sektor usaha yang dimiliki.
"Jangan ketika meminta penyertaan modal, BUMD itu aktif. Saat diminta harus menghasilkan PAD, mereka diam. Dan memang harus diakui, hanya 2 BUMD yang maksimal memberikan pendapat ke Pemprovsu, yakni Perumda Tirtanadi dan Bank Sumut. Namun bagi yang lain, jangan hanya diam. Harus bisa termotivasi dari kedua BUMD yang bisa memberikan kontribusi PAD. Harus kerja maksimal, kan sudah ada diberikan modal. Kelola dengan baik dan jalankan usaha dengan maksimal," cetus Timbul yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar DPRD Sumut).
Wakil rakyat dari Dapil Sumut X meliputi Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun ini berharap, OPD dan BUMD dapat bekerja baik dalam memenuhi target PAD. Dengan capaian pendapatan yang mencapai target atau surplus, Pemprovsu akan lebih maksimal membelanjakan keuangan daerah, terutama untuk sektor pembangunan dan program skala prioritas yang menyangkut kesejahteraan rakyat.
"Pendapatan dan belanja itu harus seimbang. Bagaimana belanja bisa maksimal dan pembangunan di Sumut bisa mencakup keseluruhan wilayah, bila pendapatannya saja tidak maksimal bahkan tidak mencapai target. Maka ayo, berkolaborasilah Pemprovsu bersama Pemkab/Pemko dalam capaian pendapatan. Semua BUMD juga harus bisa menghasilkan PAD. Karena dari pendapatan itu, uangnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan program skala prioritas kesejahteraan rakyat," pungkas Timbul yang menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Sumut. (**)