Kitakininews.co.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) didesak segera memperkuat koordinasi lintas daerah dan meminta dukungan Pemerintah Pusat, jika sumber asap serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak dapat ditangani secara efektif oleh daerah,karena sebaran asap yang terdeteksi di seluruh wilayah Sumut menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
"Seperti yang disampaikan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan Rabu (14/10/2026) pukul 08.00 WIB, asap terdeteksi di seluruh wilayah Sumut. Jarak pandang di sejumlah wilayah bahkan turun menjadi 1–4 Kilometer, sementara kualitas udara berada pada kategori sedang hingga tidak sehat," terang Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Sumut), Viktor Silaen SE MM kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Medan, Kamis (15/10/2026) malam.
Dalam menyikapi kondisi tersebut, Pemprovsu perlu segera mengoordinasikan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan wilayah terdampak, memantau kualitas udara, dan memastikan titik-titik kebakaran ditangani secara cepat.
"Pemerintah juga perlu menyampaikan informasi perkembangan asap secara berkala agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan," tambah Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut ini sembari menekankan pentingnya penelusuran sumber asap yang kini "mengepung" wilayah Sumut.
Apabila sumber kebakaran berada di luar wilayah Sumut atau penanganannya membutuhkan sumber daya lebih besar, tambah politisi Partai Golkar ini, pemerintah pusat harus dilibatkan.
Dukungan BNPB, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memperkuat pemadaman, operasi udara jika dibutuhkan dan memungkinkan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan secara melawan hukum.
Disisi lain, tambah Ketua DPD Kosgoro 1957 Sumut ini, Pemprovsu harus memastikan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan, mendapat perlindungan.
"Dinas Kesehatan bersama Puskesmas dan rumah sakit perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Jika kualitas udara memburuk, pemerintah perlu mempertimbangkan pembatasan kegiatan luar ruangan dan penyesuaian kegiatan belajar berdasarkan kondisi setempat," terang Viktor.
Wakil rakyat Dapil Sumut IX meliputi kawasan Tapanuli Raya ini juga mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap menebal, menggunakan masker yang sesuai seperti respirator KN95 atau N95 jika harus beraktivitas di luar, serta menutup pintu dan jendela saat udara luar memburuk.
"Warga yang mengalami sesak napas, nyeri dada, atau gejala pernapasan berat diminta segera mencari pertolongan medis," tambah Viktor sembari mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah, membuka lahan dengan cara membakar, atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran.
Jika Warga melihat titik api, masih kata Politisi Partai Golkar ini, hendaknya segera melapor kepada aparat setempat, BPBD, atau petugas pemadam kebakaran, tanpa mendekati lokasi yang berbahaya.
Informasi mengenai kondisi asap dan kualitas udara sebaiknya merujuk pada sumber resmi BMKG dan pemerintah.
"Penanganan asap tidak boleh berhenti pada imbauan semata. Pemprovsu harus memastikan koordinasi berjalan, sumber asap ditelusuri, kebakaran ditangani, dan kesehatan masyarakat dilindungi. Dukungan Pemerintah Pusat perlu diminta sejak dini apabila diperlukan agar kabut asap tidak semakin mengganggu aktivitas dan keselamatan warga di Sumut. (**)