Kitakininews.co.id - BANDAR LAMPUNG : Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) akan menggelar Lokakarya Kaderisasi Nasional di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada 26 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk merumuskan silabus kaderisasi nasional sekaligus memperkuat konsolidasi elemen nasionalis menjelang satu abad Marhaenisme.
Lokakarya tersebut dirancang untuk menghasilkan sistem kaderisasi yang lebih terarah, terstruktur, dan relevan dengan tantangan zaman, tanpa meninggalkan akar ideologi organisasi yang bersumber dari pemikiran Bung Karno.
Ketua DPP GMNI Bidang Agitasi dan Propaganda, Surya Dermawan Nasution, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari visi Ketua Umum DPP GMNI, Sujahri Somar, dalam memperkuat fondasi ideologi serta menyelaraskan pola kaderisasi di seluruh tingkatan kepengurusan.
"Lokakarya ini menjadi bagian penting dari visi Ketua Umum Sujahri Somar dan upaya DPP GMNI untuk memperkuat fondasi ideologi organisasi, menyelaraskan pola kaderisasi di seluruh tingkatan kepengurusan, dan memastikan proses pembentukan kader GMNI tetap berakar pada ajaran Marhaenisme yang digali dari pemikiran Bung Karno," kata Surya.
Menurut Surya, Lokakarya Kaderisasi Nasional tidak hanya berfokus pada penyusunan silabus, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi untuk mempertemukan gagasan dan menghimpun kekuatan berbagai elemen nasionalis. Forum tersebut diharapkan dapat melahirkan kesamaan pandangan sekaligus agenda perjuangan dalam menyambut satu abad Marhaenisme.
Ia menilai momentum menuju satu abad Marhaenisme perlu dimanfaatkan untuk memperkuat peran kelompok nasionalis dalam mengawal arah pembangunan Indonesia, terutama agar kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat kecil.
"Menuju satu abad Marhaenisme di tahun depan, elemen nasionalis harus berpartisipasi aktif mengawal ideologi Marhaenisme dijadikan sebagai perspektif pemerintah dalam mengarahkan pembangunan nasional menuju Indonesia maju, berdaulat, dan mandiri," ujarnya.
Surya juga menyoroti penyebutan Marhaenisme oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah kesempatan. Menurut dia, hal tersebut menjadi ruang bagi elemen nasionalis untuk mendorong penerjemahan nilai-nilai Marhaenisme ke dalam kebijakan pembangunan yang konkret dan berpihak kepada masyarakat.
Ia menegaskan, Marhaenisme tidak semestinya berhenti sebagai simbol atau wacana politik, melainkan perlu diwujudkan melalui kebijakan yang memperkuat kemandirian bangsa, kedaulatan ekonomi, dan keadilan sosial.
Dalam konteks tersebut, Surya menyebut Lokakarya Kaderisasi NasionalDPP GMNI di Bandar Lampung memiliki arti yang lebih luas daripada agenda internal organisasi. Selain memperkuat sistem kaderisasi, kegiatan itu diharapkan menjadi ruang dialog dan konsolidasi untuk merumuskan peran Marhaenisme dalam perjalanan bangsa menuju satu abad pemikiran tersebut.
"Menjelang satu abad Marhaenisme, tugas elemen nasionalis bukan hanya merawat ingatan terhadap Bung Karno, tetapi memastikan cita-cita perjuangannya menjadi bagian nyata dari arah kebijakan negara. Marhaenisme harus menjadi pedoman dalam membangun Indonesia yang maju tanpa meninggalkan rakyatnya, kuat tanpa kehilangan kedaulatannya, serta sejahtera tanpa membiarkan keadilan sosial menjadi sekadar janji," tutur Surya.
Rencana pelaksanaan lokakarya tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Dalam pertemuan antara DPP GMNI dan Pemerintah Provinsi Lampung di rumah dinas gubernur pada 16 Oktober 2026, Rahmat menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan tersebut.
"Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada DPP GMNI telah memilih Lampung sebagai tempat kegiatan. Kami juga siap mendukung dan menyukseskan kegiatan tersebut, apalagi wacana soal Trisakti Bung Karno yang disampaikan oleh DPP GMNI tadi memiliki kesamaan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto mengenai arah ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945," ucap Rahmat.
Dukungan Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan lokakarya sekaligus membuka ruang dialog antara organisasi mahasiswa nasionalis dan pemerintah mengenai penguatan ideologi kebangsaan, kemandirian ekonomi, serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.