Kitakininews.co.id -MEDAN : Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak semata-mata mengejar target penerimaan retribusi daerah, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
Menurut Erfin, keberhasilan optimalisasi retribusi tidak cukup diukur dari besarnya pendapatan yang berhasil dihimpun. Manfaat pelayanan yang diterima masyarakat harus menjadi tolok ukur penting dalam pengelolaan retribusi daerah.
Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Retribusi di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Kamis (22/10/2026).
"Bukan hanya kita cerita target melampaui batas kita anggap berhasil. Tapi ada makna yang lebih luas, apakah masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai kehendak dan kebutuhannya? Saya ingin kita menyamakan persepsi, jangan sampai retribusi ini hanya dianggap sebagai tugas tambahan," tegas Erfin.
Ia menjelaskan, retribusi daerah berkaitan langsung dengan pelayanan atau jasa yang disediakan pemerintah. Karena itu, peningkatan penerimaan harus berjalan beriringan dengan perbaikan mutu pelayanan, kemudahan akses, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Erfin mengungkapkan, secara umum capaian penerimaan retribusi Kota Medan sepanjang 2026 menunjukkan perkembangan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, seluruh OPD diminta tetap menggali potensi penerimaan dan memperkuat kinerja hingga akhir tahun anggaran.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum mengevaluasi capaian sekaligus menyusun langkah percepatan penerimaan retribusi pada triwulan IV tahun 2026.
"Untuk retribusi secara agregat ada beberapa yang sangat baik, bahkan melebihi target di Triwulan III. Namun, untuk OPD yang belum mencapai target, yang terpenting adalah menyajikan data, memaparkan permasalahan, serta menyusun proyeksi penanganan secara rasional untuk mengejar target di akhir tahun," jelas Laksamana.
Dalam rapat tersebut, delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memaparkan realisasi penerimaan, potensi pendapatan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi.
Kedelapan SKPD tersebut meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Ketenagakerjaan, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bachtiar Djafar.
Evaluasi tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan penerimaan sekaligus menyelaraskan langkah masing-masing perangkat daerah dalam meningkatkan PAD tanpa mengesampingkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.
Rapat koordinasi turut dihadiri Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan Suluh Aulia Harahap, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Medan Junaidi Sanjaya.