Kitakininews.co.id-Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Salmon Sumihar Sagala SE menyoroti serius pengungkapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa sekitar 30 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah atau masih menempati hunian tidak layak.
"Ini jadi peringatan bagi pemerintah tidak sekadar mengumumkan program tiga juta rumah, tetapi harus membuktikan langkah nyata untuk menjawab besarnya kebutuhan hunian layak bagi masyarakat saat ini," tegas Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Senin (26/10/2026) melalui telepon dari Kabupaten Karo menanggapi pemberitaan terkait 30 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah layak huni.
Salmon menilai, angka 30 juta tersebut menunjukkan persoalan perumahan nasional masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan keseriusan pemerintah. Ketersediaan rumah layak huni bukan sekadar persoalan tempat tinggal, melainkan menyangkut kesejahteraan, kesehatan, keamanan dan masa depan keluarga Indonesia.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto harus memiliki peta jalan yang jelas, target tahunan yang terukur, serta mekanisme pengawasan yang transparan.
Pemerintah perlu menjelaskan sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengingat jumlah keluarga yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak jauh lebih besar.
Jangan sampai program tiga juta rumah hanya menjadi angka target yang terdengar besar, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Pemerintah harus memastikan siapa penerimanya, di mana rumah dibangun, bagaimana pembiayaannya dan sejauh mana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengaksesnya," ujar Salmon.
Anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini menambahkan, pendataan kebutuhan rumah harus dilakukan secara akurat hingga tingkat desa dan kelurahan agar bantuan tidak salah sasaran serta benar-benar dinikmati keluarga yang membutuhkan, bukan hanya masyarakat yang relatif lebih mudah mengakses fasilitas pembiayaan.
Salmon juga berharap agar pemerintah mengevaluasi berbagai hambatan penyediaan rumah layak, mulai dari keterbatasan lahan, harga rumah yang tidak terjangkau, akses pembiayaan, hingga ketersediaan air bersih, listrik, sanitasi, dan akses transportasi.
"Rumah yang dibangun tanpa fasilitas dasar yang memadai berisiko tidak memberikan kehidupan yang layak bagi penghuninya," tandasSalmon Sumihar sembari berharap kepada pemerintah, agar program 3 juta rumah, bisa menjadi solusi bagi 30 juta keluarga yang belum memiliki rumah layak huni.
Menurut mantan anggota DPRD Karo ini, keberhasilan program tiga juta rumah tidak boleh hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga dari jumlah keluarga yang benar-benar memperoleh hunian layak, aman dan terjangkau.
Pemerintah harus membuka perkembangan realisasi program secara berkala agar publik dapat mengawasi dan menilai hasilnya secara objektif.
"Persoalan 30 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. Pemerintah harus membuktikan komitmennya melalui program yang tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat. Rakyat membutuhkan rumah yang layak, bukan sekadar janji pembangunan," tandasnya. (**)