Kitakininews.co.id -MEDAN : Program Pojok PBB Goes to Kecamatan yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dalam dua minggu pertama pelaksanaannya, program pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut berhasil mencatat 683 transaksi dengan total nilai pembayaran mencapai Rp615.724.844.
Capaian ini menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan pembayaran pajak yang dihadirkan Pemerintah Kota Medan lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Melalui program tersebut, warga tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan Bapenda untuk mendapatkan layanan pengurusan maupun pembayaran PBB.
Kepala Bidang BPHTB dan PBB Bapenda Kota Medan, Sahlan Romadhon Nasution, mengatakan jumlah transaksi yang tercatat selama dua minggu pertama menjadi indikator positif atas penerimaan masyarakat terhadap inovasi pelayanan tersebut.
"Antusias masyarakat cukup tinggi. Dalam dua minggu pelaksanaan, dari enam kecamatan sudah tercatat 683 transaksi pembayaran PBB dengan nilai Rp615.724.844. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya layanan yang kami hadirkan langsung di kantor kecamatan," ujar Sahlan.
Menurutnya, Pojok PBB Goes to Kecamatan merupakan inovasi terbaru dari Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan sekaligus mendekatkan akses pembayaran pajak kepada masyarakat.
"Inovasi ini merupakan gagasan terbaru dari Bapak Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian. Harapannya, dengan Pojok PBB Goes to Kecamatan ini, masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan, baik untuk pengurusan maupun pembayaran PBB, tanpa harus datang jauh-jauh ke kantor pelayanan Bapenda," jelasnya.
Selain memberikan kemudahan akses, program ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan penghapusan denda PBB sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, warga tidak hanya memperoleh pelayanan yang lebih dekat, tetapi juga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas keringanan yang disediakan pemerintah daerah.
"Jadi masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan pelayanan karena lokasinya lebih dekat, tetapi juga dapat memanfaatkan program penghapusan denda. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dan segera menyelesaikan kewajiban PBB-nya," tambah Sahlan.
Program Pojok PBB Goes to Kecamatan dijadwalkan berlangsung hingga 11 Desember 2026 dengan menyambangi seluruh 21 kantor kecamatan di Kota Medan. Pelayanan dibuka setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.
Adapun pelaksanaan layanan dilakukan secara bergilir dengan jadwal sebagai berikut:
26–30 Oktober 2026: Kecamatan Medan Belawan, Medan Johor, dan Medan Polonia.
2–6 November 2026: Kecamatan Medan Timur, Medan Petisah, dan Medan Amplas.
9–13 November 2026: Kecamatan Medan Labuhan, Medan Tuntungan, dan Medan Denai.
16–20 November 2026: Kecamatan Medan Maimun, Medan Barat, dan Medan Sunggal.
23–27 November 2026: Kecamatan Medan Marelan, Medan Tembung, dan Medan Area.
30 November–4 Desember 2026: Kecamatan Medan Selayang, Medan Baru, dan Medan Deli.
7–11 Desember 2026: Kecamatan Medan Helvetia, Medan Perjuangan, dan Medan Kota.
Bapenda Kota Medan mengimbau masyarakat agar memperhatikan jadwal pelayanan sesuai kecamatan masing-masing sehingga dapat memanfaatkan program tersebut secara optimal. Warga juga diharapkan menyebarluaskan informasi mengenai Pojok PBB Goes to Kecamatan kepada keluarga, saudara, tetangga, dan lingkungan sekitar agar semakin banyak masyarakat mengetahui serta memanfaatkan layanan tersebut.
Pembayaran PBB merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan, peningkatan infrastruktur, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan masyarakat.
Melalui pelayanan yang semakin mudah dijangkau, Bapenda Kota Medan mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.