Kitakininews.co.id -Jakarta:Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lentera Advokasi Nusantara Transparan dan Masiv (LANTAM) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/11/2026). Mereka mendesak lembaga antirasuah tersebut mengusut dugaan praktik gratifikasi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta dugaan jual beli proyek fisik di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Perkimcikataru) Kota Medan.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan pelayanan perizinan dan pelaksanaan proyek pemerintah. Mereka menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut transparansi birokrasi, tata kelola anggaran, serta kepentingan masyarakat Kota Medan.
Perwakilan LANTAM Sumatera Utara, Pablo Saragih, mengatakan aksi itu merupakan bentuk kekecewaan pihaknya terhadap tata kelola pelayanan perizinan dan pelaksanaan proyek fisik di lingkungan Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
Menurut Pablo, pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat dan kalangan pengusaha mengenai dugaan adanya pembayaran di luar ketentuan resmi dalam proses pengurusan PBG. Praktik yang dilaporkan itu disebut berupa permintaan uang pelicin, biaya percepatan, hingga dugaan gratifikasi agar dokumen perizinan dapat diterbitkan lebih cepat.
Sebaliknya, Pablo menyebut pemohon yang tidak memberikan pembayaran tersebut diduga menghadapi hambatan dalam proses pengurusan. Berkas permohonan disebut dapat dipersulit, dipindahkan dari satu meja ke meja lain, bahkan tidak kunjung diproses selama berbulan-bulan.
"Kami menerima banyak laporan dari masyarakat dan pengusaha di Kota Medan bahwa pengurusan PBG di Dinas Perkimcikataru Kota Medan diduga tidak berjalan sesuai prosedur dan biaya resmi. Ada praktik uang pelicin, uang percepatan, dan gratifikasi yang harus dibayarkan agar PBG cepat terbit," ujar Pablo.
Ia juga menyoroti keberadaan bangunan di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun. Menurut Pablo, bangunan tersebut berdiri di atas objek tanah yang masih menjadi sengketa dan perkara gugatannya telah terdaftar di Pengadilan Negeri Medan.
Kondisi itu, menurutnya, perlu ditelusuri untuk memastikan bagaimana proses perizinan bangunan tersebut dilakukan, termasuk pemeriksaan terhadap dokumen dan persyaratan administrasi yang menjadi dasar penerbitan PBG.
"Bangunan di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, bisa berdiri, sementara objek tanah tempat bangunan tersebut sedang dalam sengketa dan terdaftar gugatannya di Pengadilan Negeri Medan. Artinya, alas hak atas tanah tersebut masih diperdebatkan secara hukum. Apakah karena ada setoran?" kata Pablo.
Selain persoalan perizinan, LANTAM Sumatera Utara juga mendesak KPK menelusuri dugaan praktik jual beli proyek fisik di lingkungan Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
Pablo menduga sejumlah proyek pembangunan, rehabilitasi, dan penataan kawasan telah dikondisikan sebelum proses lelang berlangsung. Dugaan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan kemungkinan adanya pemberian fee proyek, setoran kepada oknum, serta pengaturan pihak yang memenangkan tender.
Ia menilai, apabila dugaan tersebut benar terjadi, praktik semacam itu berpotensi merusak proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain mengganggu persaingan yang sehat antarpelaku usaha, pengaturan proyek juga dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas pekerjaan, keterlambatan penyelesaian proyek, hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan.
Karena itu, LANTAM Sumatera Utara meminta KPK melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek fisik di lingkungan dinas tersebut.
Dalam aksi di depan Gedung KPK itu, Pablo Saragih menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, meminta KPK segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan gratifikasi dalam pengurusan PBG di Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
Kedua, mendesak KPK memeriksa Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan terkait dugaan jual beli proyek fisik dan aliran fee proyek di lingkungan dinas tersebut.
Ketiga, meminta KPK memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan beserta jajaran yang diduga berkaitan dengan proses perizinan dan pengadaan proyek.
Keempat, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap seluruh penerbitan PBG selama periode 2024–2026 serta seluruh proyek fisik yang dikelola Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
Pablo menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan laporan masyarakat kepada KPK agar dugaan penyimpangan yang mereka soroti dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum.
"Hari ini kami datang ke KPK membawa tuntutan. Kami berharap KPK dapat menindaklanjuti seluruh tuntutan tersebut dan mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi," ujarnya.
LANTAM Sumatera Utara menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat perhatian.
"Jika KPK diam, maka kami akan kembali dengan massa yang lebih besar," tegas Pablo Saragih.