Kitakininews.co.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui peningkatan akses informasi, transparansi pelayanan, dan pelibatan masyarakat.
Komitmen tersebut dipaparkan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada 10–12 November 2026 tersebut digelar di Kemayoran Baru, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Surya menyampaikan, Pemprovsu berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pedoman Pemprovsu dalam memberikan pelayanan informasi publik.
Diantaranya, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan biaya murah dan proses sederhana, serta bersikap proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi publik melalui penyediaan fasilitas pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pelayanan informasi harus dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif, serta mengedepankan perilaku sopan dan santun.
"Pemprovsu juga berkomitmen tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik," tegasnya.
Wagubsu menjelaskan, bahwa salah satu strategi keterbukaan informasi yang diterapkan Pemprovsu adalah menggelar konferensi pers secara rutin dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam pelaksanaannya, Pemprovsu menerapkan sistem rotasi dengan memberikan giliran kepada perangkat daerah dan BUMD untuk menyampaikan berbagai program dan kegiatan kepada media maupun masyarakat.
Melalui sistem tersebut, seluruh perangkat daerah dan BUMD memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan, serta capaian masing-masing.
Wagubsu berharap, melalui berbagai strategi tersebut, keterbukaan informasi tidak sekadar menjadi kewajiban badan publik, tetapi juga mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan, memperkuat pengawasan publik, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. (**)