Kitakininews.co.id - JAKARTA : Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Kamis, 12 November 2026. Langkah tersebut muncul di tengah menguatnya tekanan politik menyusul polemik dokumen pendidikan yang menyeret namanya dan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Gibran, tanpa mengeluarkan sepatahkatapun, dengan dikawal ketat memasuki gedung DPR-MPR RI sekitar pukul 11.20 WIB. Wapres terpilih pada 2024 itu, langsung memasuki ruang pimlinan MPR-RI dan sekitar 10 menit kemudian kembali keluar, juga dian dan memberikan pernyataan apapun kepada seratusan awak media yang sudah menunggunya di loby gedung MPR-RI. Ketyq MPR RI Ahmad Muzani didampingi wakil ketua MPR, Bambang Wuriyanto atau Bambang Pacul serta beberapa pimpinan lainnya membenarkan bahwa mereka telah menerima surat pengunduran diri Gibran.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024–2029. Pengunduran Gibran yang telah disampaikannya secara resmi ini, menimbulkan kekosongan jabatan, proses selanjutnya harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Polemik pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari rangkaian gugatan hukum, kritik masyarakat, serta aksi mahasiswa dan kelompok sipil yang mempertanyakan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Tekanan politik semakin menguat setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik tersebut. Usulan itu menjadi bagian dari dinamika politik di parlemen yang mendorong pembahasan dugaan persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran.
Perhatian publik juga tertuju pada putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran. Putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.
Meski demikian, substansi putusan pengadilan harus ditempatkan sesuai objek perkara dan amar putusannya. Putusan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA maupun ijazah sarjana. Hal tersebut perlu dibedakan agar pemberitaan tidak mencampuradukkan persoalan administrasi pendidikan dengan kesimpulan hukum yang lebih luas.
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya menghormati kritik, apresiasi, dan saran masyarakat. Ia juga menyatakan tidak ingin dinamika yang berkembang berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.
Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme pengisiannya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR. Selanjutnya, MPR yang akan menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Mekanisme tersebut berbeda dengan proses pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden melalui Hak Menyatakan Pendapat. Pengunduran diri merupakan jalur yang berbeda, sedangkan HMP merupakan hak konstitusional DPR yang memiliki tahapan dan persyaratan tersendiri.
Karena itu, pengunduran diri Gibran akhirjya menghentikan proses politik pemakzulan putra sulung Joko Widodo itu di DPR yang dijadwalkan akan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB, karena oranghyang akan dimakzulkan, sudau menyatakan mundur.