Kitakininews.co.id - DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mengimbau seluruh kader partai di wilayah itu menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka dari kantor partai maupun ruang kerja pejabat publik yang berasal dari PDI Perjuangan.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul pernyataan mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden yang disebut telah disampaikan secara resmi kepada pimpinan MPR RI, Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengatakan berakhirnya jabatan Gibran sebagai wakil presiden harus diikuti dengan penyesuaian simbol dan protokol kelembagaan.
Dalam keterangannya, Sutrisno menyampaikan ada empat imbauan yang disepakati dalam Parpol, untuk diikuti seluruh kader PDI Perjuangan di Sumatera Utara.
"Kepada seluruh pengurus DPC, PAC, Pengurus Ranting (PR), hingga Pengurus Anak Ranting (PAR) PDI Perjuangan se-Sumatera Utara diminta segera menurunkan foto Gibran dari seluruh kantor partai," ujarnya.
Kedua, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan diminta melakukan hal serupa di ruang kerja masing-masing.
Ketiga, pimpinan DPRD, baik ketua maupun wakil ketua, serta seluruh anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari PDI Perjuangan juga diminta menurunkan foto Gibran dari ruang kerja mereka.
Keempat, Sutrisno meminta kader tidak mengambil langkah politik di luar kewenangan lembaga negara.
Menurutnya, pengunduran diri Gibran merupakan fakta politik dan hukum yang proses selanjutnya harus diserahkan kepada MPR RI sesuai kewenangan konstitusionalnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kader agar ikut menjaga kondusivitas masyarakat sehingga roda pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Sutrisno menilai proses politik terkait pengunduran diri Gibran telah mencapai titik penting tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Masih kata Sutrisno, situasi tersebut menunjukkan bahwa baik kelompok yang mendukung maupun yang tidak mendukung Gibran dapat menerima proses politik yang berlangsung secara tertib.
Ia menegaskan, jabatan publik bukan sesuatu yang harus dipertahankan apabila seseorang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mendudukinya. (**)