Kitakininews.co.id - Beredar kabar bahwa, Kamis (12/11/2026) Gibran Rakabuming Raka akan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden ke Ketua MPR RI.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan mengatakan, terhadap rencana tersebut perlu diberi catatan sebagai berikut, Pertama, bahwa pengunduran diri sah secara konstitusional dan merupakan hak wakil presiden yang dijamin konstitusi.
Kedua, bahwa alasan pengunduran diri harus disertai alasan yang jelas, rinci, dan detil sehingga mudah dipahami publik.
Ketiga, bahwa jika alasan pengunduran diri Gibran terkait fakta persidangan MK tentang tidak ditemukannya dokumen ijazah SMA atau yang setara SMA, dan putusan MA tentang tidak sahnya Suket pengganti ijazah yang dilampirkan Gibran dalam dokumen pendafataran calon wakil presiden, maka terdapat persoalan hukum serius.
"Keempat, bahwa jika alasan pengunduran diri yang disampaikan kepada MPR RI (rencana hari ini) seperti pada poin ketiga di atas, maka dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pembuatan laporan polisi tentang syarat yang tidak terpenuhi (tidak sah) sejak pendaftaran di KPU," jelasnya kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Kelima, bahwa rencana pengunduran diri Gibran yang akan disampaikan kepada Ketua MPR RI, tidak mengubah proses konstitusional hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR RI.
Keenam, bahwa pengunduran diri Gibran kepada MPR RI adalah siasat menghindari pemakzulan. Akan tetapi HMP DPR RI yang telah dilakukan harus tetap dilanjutkan hingga Sidang Istimewa MPR RI sehingga Gibran tidak mengundurkan diri, tetapi diberhentikan (dimakzulkan).
Ketujuh, bahwa alasan pengunduran diri Gibran adalah persoalan hukum (bukan karena tidak mampu menjalankan tugas, sakit atau berhalangan tetap) maka pengunduran diri Gibran tidak dapat dijadikan alasan memberhentikannya dari jabatan wakil presiden hingga pertanggungjawaban hukum Gibran selesai.
Kedelapan, bahwa karena Gibran yang meminta mundur, maka Gibran harus segera melepaskan semua hal yang terkait fasilitas dirinya sebagai wapres dengan tidak lagi menggunakan kendaraan dengan plat nomor RI 2, segera tinggalkan rumah jabatan (rumah dinas) dan seluruh fasilitas lain yang selama ini melekat dalam dirinya dan keluarganya.
Pengunduran diri presiden dan wakil presiden dijamin konstitusi, dengan seluruh konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. (**)