Kitakininews.co.id - Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) lebih dari Rp1 Triliun pada 2027 tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.
Program Universal Health Coverage (UHC) harus tetap menjadi prioritas karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang mudah, cepat dan terjangkau.
Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut) HM Subandi ST MM mengapresiasi langkah Pemprovsu yang tetap mengalokasikan anggaran sebesar Rp350 Miliar untuk program UHC dalam rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, meskipun daerah menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan kader Partai Gerindra tersebut seusai rapat Komisi E DPRD Sumut dengan Dinas Kesehatan Sumut, Jumat (13/11/2026).
Rapat turut dihadiri anggota Komisi E Pantur Banjar Nahor, Mustafa Kamil Adam dan Ebenezer, serta Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimy beserta jajaran.
Menurut Subandi, anggaran Rp350 Miliar tersebut dibutuhkan untuk memastikan seluruh masyarakat Sumatera Utara tetap mendapatkan perlindungan kesehatan, termasuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk.
"Walaupun ada pemotongan dana transfer, program UHC tidak boleh terganggu. Ini menjadi prioritas utama karena merupakan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sejalan dengan program Presiden tentang pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi masyarakat," tegasnya.
Namun, Subandi mengingatkan bahwa keberhasilan UHC tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan pengobatan.
Wakil rakyat Dapil Sumut III meliputi kawasan Deli Serdang ini juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait rumah sakit yang menolak pasien dengan alasan kamar penuh, persoalan penjaminan, hingga pasien harus berpindah-pindah rumah sakit karena tidak memperoleh pelayanan.
"Kami wanti-wanti agar tidak ada lagi rumah sakit menolak pasien dengan alasan kamar tidak tersedia atau mempertanyakan siapa yang menjamin. Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru dipersulit dan harus berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya," terangnya.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Komisi E mendorong rumah sakit milik pemerintah meningkatkan kapasitas pelayanan, termasuk menambah tempat tidur (bed) pasien dan mempercepat penyelesaian pembangunan fasilitas fisik yang masih dalam proses.
Subandi juga mengungkapkan, sejumlah rumah sakit pemerintah, termasuk Rumah Sakit Haji dan rumah sakit lainnya di Sumut, perlu memperkuat kapasitas pelayanan agar mampu mengimbangi meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Menurut Subandi, meningkatnya akses pengobatan melalui program UHC juga berdampak pada bertambahnya masyarakat yang datang ke rumah sakit. Kondisi ini harus diantisipasi dengan kesiapan fasilitas, tenaga medis dan sarana pendukung.
"Ketika masyarakat mengetahui pengobatan sudah dijamin, mereka semakin berani datang berobat. Bahkan keluhan kesehatan yang sebelumnya ditahan di rumah kini dibawa ke rumah sakit. Karena itu, kapasitas rumah sakit harus disiapkan," katanya.
Selain persoalan kapasitas rumah sakit, Subandi juga meminta BPJSKesehatan bersikap terbuka dan tidak diskriminatif dalam menjalin kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
Ia menilai seluruh rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak harus diberikan kesempatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jangan sampai ada rumah sakit yang memenuhi standar, tetapi tidak memperoleh kerjasama sehingga pilihan pelayanan bagi masyarakat menjadi terbatas.
"Jangan pilih-pilih kasih. Kalau rumah sakit memang sudah layak dan memenuhi persyaratan untuk bekerjasama, berikan kesempatan. Kita ingin ada persaingan sehat rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat nantinya bisa memilih rumah sakit yang terbaik dan paling sesuai dengan kebutuhannya," tegas Subandi.
Ia juga mengungkapkan adanya keluhan sejumlah rumah sakit pemerintah terkait peralatan kesehatan yang sudah tersedia, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena belum didukung kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Akibatnya, meskipun rumah sakit telah memiliki peralatan medis, pelayanan terhadap pasien BPJS belum dapat berjalan maksimal karena persoalan kerjasama dan pembiayaan.
"Kita mendapat keluhan, alat kesehatan sudah tersedia, tetapi belum didukung kerja sama BPJS. Padahal, kalau belum bekerja sama, rumah sakit tentu kesulitan memberikan pelayanan kepada pasien BPJS. Ini harus segera dicarikan solusi," tandasnya.
Menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut, Komisi E DPRD Sumut berencana turun langsung bersama BPJSKesehatan mengunjungi sejumlah rumah sakit di Kota Medan dan daerah lainnya di Sumatera Utara.
Langkah itu dilakukan untuk melihat secara langsung kendala pelayanan, mengevaluasi kerja sama BPJS dengan rumah sakit, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat maupun pihak rumah sakit.
Subandi berharap seluruh pihak terkait memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keberlanjutan UHC. Sebab, program tersebut bukan sekadar kebijakan anggaran, melainkan bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
"Jangan sampai karena pengurangan TKD, masyarakat yang menjadi korban. UHC harus tetap berjalan dan kualitas pelayanannya harus semakin baik. Jangan hanya masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi ketika sakit justru kesulitan mendapatkan pelayanan," pungkasnya. (**)