Kitakininews.co.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diminta tidak menjadikan masyarakat kecil sebagai tumpuan utama dalam mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebaliknya, potensi pajak dari perusahaan-perusahaan besar dan sektor usaha yang memiliki kemampuan ekonomi lebih kuat harus digarap secara maksimal.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti SH MH melalui sambungan telepon dari Kota Binjai, Sabtu (14/11/2026), menyikapi rencana perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurut Rudi, peningkatan PAD memang menjadi kebutuhan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dan membiayai pembangunan. Namun, kebijakan pemungutan pajak harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak menambah beban kehidupan rakyat.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta DPRD Sumut bersama Pemprovsu melakukan kajian secara menyeluruh untuk menghasilkan kebijakan perpajakan yang adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
"Jangan sampai upaya meningkatkan PAD justru membebani masyarakat kecil. Kita harus mencari formulasi yang tepat. DPRD dan Pemprovsu perlu duduk bersama melakukan kajian sehingga ada solusi yang menguntungkan semua pihak," tegas Wakil rakyat Dapil Sumut XII meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat ini.
Rudi berpandangan, perusahaan besar dan sektor usaha dengan kemampuan ekonomi lebih kuat perlu menjadi perhatian dalam menggali sumber penerimaan daerah. Optimalisasi tersebut tentunya harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemutihan Pajak Jangan Abaikan Kondisi Ekonomi
Di sisi lain, Rudi mengapresiasi terhadap kebijakan pemutihan atau keringanan pajak kendaraan bermotor yang digulirkan Pemprovsu.
Ia mengakui kebijakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan PAD dalam jangka pendek. Namun, pemerintah juga harus melihat manfaatnya bagi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
"Di satu sisi, kebijakan ini memang akan mengurangi PAD Provinsi Sumatera Utara. Namun, di tengah situasi ekonomi yang cukup berat saat ini, pemutihan pajak tersebut dapat mendorong iklim perekonomian di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, keringanan pajak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengalokasikan penghasilan bagi kebutuhan rumah tangga yang lebih mendasar. Dengan berkurangnya beban tunggakan pajak, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga.
Meski demikian, ia meminta pemerintah mengevaluasi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan tidak hanya mengandalkan sektor tersebut sebagai sumber PAD.
Rudi menyinggung masih adanya sektor penerimaan pajak yang realisasinya belum mencapai 50 persen. Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait untuk memperbaiki sistem pendataan, pengawasan dan pemungutan.
Potensi Pajak BBM, Reklame dan Air
Rudi juga meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan dari pajak bahan bakar minyak (BBM), reklame, retribusi daerah dan berbagai sumber pendapatan lainnya.
Ia mengungkapkan, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karo beberapa waktu lalu, pihaknya memperoleh informasi dari Kepala UPT Taman Hutan Raya (Tahura) Dinas Kehutanan mengenai keinginan perusahaan Aqua untuk menyetorkan pajak atas pemanfaatan air.
Namun, perusahaan tersebut disebut mengalami kendala karena belum memperoleh kejelasan mengenai mekanisme penyetoran dan instansi yang berwenang menerima pembayaran.
"Ini potensi yang harus diperhatikan. Jangan sampai ada perusahaan yang sebenarnya ingin memenuhi kewajiban, tetapi terkendala karena belum jelas aturan maupun mekanisme penyetorannya," ungkapnya.
Karena itu, Rudi mendesak Dinas Kehutanan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan instansi terkait segera berkoordinasi untuk memperjelas regulasi serta mekanisme pemungutan pajak tersebut.
Menurutnya, persoalan koordinasi dan ketidakjelasan mekanisme administrasi tidak boleh menyebabkan potensi pendapatan daerah terabaikan.
Perubahan Perda Masuk Tahap Pembahasan
Sebelumnya, DPRD Sumut menggelar rapat paripurna penyampaian hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Gedung DPRD Sumut, Rabu (11/11/2026).
Melalui hasil kajian tersebut, DPRD Sumut merekomendasikan agar Ranperda dimaksud dapat diterima dan dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Pemprovsu.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi. Turut hadir Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor serta sejumlah anggota DPRD Sumut.
Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti SHut, menjelaskan bahwa perubahan perda diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan dan retribusi daerah dengan dinamika regulasi nasional sekaligus menindaklanjuti evaluasi pemerintah pusat.
Sejumlah ketentuan yang perlu disempurnakan meliputi pengaturan subjek dan objek pajak kendaraan bermotor, koefisien pajak, pajak air permukaan, mekanisme pembagian hasil pajak hingga penyesuaian objek retribusi daerah.
Perubahan juga diperlukan untuk menyesuaikan kewenangan dan nomenklatur perangkat daerah agar pembagian tugas serta tanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan dan pemungutan retribusi tidak tumpang tindih.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menjelaskan bahwa perubahan perda tersebut dilatarbelakangi empat faktor utama, yakni dinamika regulasi nasional dan hasil evaluasi pemerintah pusat, penataan perangkat daerah, optimalisasi PAD dan keberlanjutan pelayanan publik, serta penambahan dan penyesuaian objek retribusi baru.
Penyesuaian tersebut diperlukan agar pengelolaan pajak dan retribusi daerah berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Sejumlah potensi penerimaan yang turut menjadi perhatian antara lain pemanfaatan aset daerah, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, serta objek retribusi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Rudi berharap pembahasan Ranperda tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka PAD, tetapi juga menghasilkan sistem perpajakan yang transparan, efektif dan berkeadilan.
"PAD harus meningkat, pembangunan harus berjalan, tetapi jangan sampai masyarakat kecil semakin terbebani. Pemerintah harus berani menggali potensi pendapatan yang belum maksimal, termasuk dari perusahaan-perusahaan besar," pungkasnya. (**)