Kitakininews.co.id - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) meminta perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin benar-benar memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil.
Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Sumut, Ir H Yahdi Khoir Harahap MBA, menyampaikan hal itu saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan Perda tersebut dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Rabu (18/11/2026).
Yahdi menegaskan, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pendampingan dan perlindungan hukum.
"Bantuan hukum adalah hak masyarakat, bukan sekadar program atau belas kasihan pemerintah. Negara harus hadir memastikan setiap warga memperoleh perlindungan hukum yang setara," tegasnya.
Dalam pandangan Fraksi PAN, terdapat sejumlah hal penting yang harus diperhatikan dalam penyempurnaan Ranperda tersebut. Diantaranya, pemerataan akses bantuan hukum, penguatan keadilan restoratif, pembatasan kewenangan paralegal, serta kepastian anggaran pendampingan hukum.
Fraksi PAN juga menyoroti keberadaan 51 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi yang penyebarannya belum merata di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Pemerintah provinsi diminta memetakan wilayah yang belum terjangkau layanan bantuan hukum, termasuk daerah kepulauan dan terpencil.
Selain itu, Yahdi mengingatkan agar persyaratan administrasi penerima bantuan hukum tidak justru menghambat masyarakat miskin yang belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Fraksi PAN meminta adanya dokumen pengganti bagi warga yang secara nyata membutuhkan bantuan hukum, tetapi belum terdata secara administratif.
Terkait pelibatan paralegal, Fraksi PAN mendukung perannya dalam memperluas pelayanan hingga desa dan kelurahan. Namun, pendampingan tersangka pada tahap penyidikan harus dilakukan advokat sesuai ketentuan hukum.
Fraksi PAN mencontohkan pengalaman dua nelayan Desa Kuala Langkat pada 2024 yang menjalani pemeriksaan pertama tanpa didampingi penasihat hukum.
Fraksi PAN juga mengingatkan penerapan keadilan restoratif tidak boleh dipaksakan, terutama jika korban merupakan masyarakat kecil yang berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan. Penyelesaian melalui perdamaian harus berdasarkan persetujuan sukarela para pihak dan tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Mengenai anggaran, Yahdi meminta Pemprovsu menjamin keberlanjutan pendampingan hukum, termasuk perkara yang berlangsung melewati tahun anggaran. Jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat miskin terhenti hanya karena pergantian tahun anggaran.
Pengawasan terhadap OBH juga harus diperkuat. Fraksi PAN meminta larangan pungutan kepada penerima bantuan hukum diterapkan secara tegas, disertai sanksi administratif berjenjang hingga penghentian kerja sama bagi organisasi yang melanggar ketentuan.
Fraksi PAN turut mendorong agar Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE) memiliki landasan hukum yang jelas dalam Ranperda. Program tersebut perlu dilengkapi target, indikator keberhasilan, evaluasi, serta pelaporan transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PAN menyatakan mendukung Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan memperhatikan penyempurnaan norma, kesiapan pelaksanaan, kecukupan anggaran, dan pengawasan.
"Hukum yang baik adalah hukum yang membuat rakyat kecil merasa tidak sendirian ketika berhadapan dengan kekuasaan. Keadilan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi mereka yang mampu membayar," pungkas Yahdi. (**)