Kitakini.news – Dengan terbentuknya Forum Satu DataIndonesia tingkat Sumatera Utar, diharapkan dapat dijadikan satu wadah untukmenghasilkan data yang menjadi rujukan perencanaan dan evaluasi pembangunan yangberkualitas.
"Semoga dengan kegiatan ini memperkuat koordinasipembina data, walidata, dan produsen data yang dilakukan secara berkala dalamrangka menyelesaikan permasalahan satu data, memastikan ketersediaan data danmencegah duplikasi, dengan menyusun rencana aksi yang terintegrasi," beberKepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Ilyas S Sitorus diMedan melalui keterangan tertulis, Selasa (21/3/2023).
Ilyas menjelaskan, Satu Data Provinsi merupakankebijakan tata kelola data pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan datayang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh penggunadata, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalianpembangunan.
"Kebijakan tersebut tertuang dalam PergubSumut Nomor 2 tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia dan selaras denganPeraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia," imbuhnya.
Ilyas mengungkapkan, data yang berkualitas akanmenghasilkan pembangunan yang tepat guna, tepat sasaran, adaptif danberkelanjutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa data yang berkualitas merupakansalah satu kunci keberhasilan pembangunan.
"Salah satu tantangan utama yang saat ini kitahadapi adalah semakin banyak data, semakin banyak masalah. Masalah yangsebenarnya terjadi bukanlah terletak dimana tempat kita menyimpan data,melainkan terletak pada data kita sendiri. Ketika mencari suatu data yangdiinginkan justru tidak ada," paparnya.
Menurut Ilyas, kunci dari upaya mewujudkan satu dataadalah kolaborasi dan sinergitas seluruh perangkat daerah dan semua pihakterkait. Sehingga apapun yang dibutuhkan mengenai keterwakilan data yangterintegrasi dapat terwujud, dengan sinerginya semua pendataan dalam Satu DataSumut menuju Satu Data Indonesia.
Sementara itu, Analis Ahli Kebijakan MadyaDitjen Bangda Kemendagri Ucup Hidayat menerangkan, Satu Data Indonesiaini juga menjadi dasar penganggaran untuk menghitung kebutuhan belanjapada tiap komponen kegiatan pada tiap pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
"Ini menjadi dasar monitoring dan evaluasi setiappembangunan daerah menjadi bukti pencapaian kinerja dalam laporanpenyelenggaraan pemerintah daerah," ucap Ucup.
Masih kata Ucup, Satu Data ini juga mempermudah prosesmelaksanakan sebuah kegiatan baik berbasis perencanaan data yang sudah masukdan bertransformasi pada era digital.
Redaksi