Kitakini.news – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSumut), Hendro Susanto menyesalkan kebijakan pemerintah yang melarang pejabatdan aparatur sipil negara (ASN) berbuka bersama selama Ramadan 1444 Hijriah.
Menurut Hendro, larangan itu terkesan mengekang jalinan silaturahmi dansemangat beribadah di bulan suci ini.
Hal itu disampaikan Hendro di Medan, Jumat (24/3/2023) merespon laranganbuka bersama itu tertuang pada Surat Sekretaris Kabinet No38/Seskab/DKK/03/2023.
Sekretaris Kabinet Pramomo Anung mengatakan arahan presiden hanyaditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah dan tidakberlaku pada masyarakat umum. Kebijakan tersebut didasarkan dengan munculnyasorotan dari masyarakat soal gaya hidup.
Atas surat tersebut, Hendro Susanto menganggap aneh kebijakan yangditerbitkan pemerintah dan harus dikoreksi. Sebab saat ini, seluruhlembaga atau instansi sudah bisa menggelar kegiatan di hotel-hotel atauruang meeting sambil makan dan minum bersama. Menjadi pertanyaankenapa harus dibatasi di Ramadan kali ini.
“Kenapa pula bulan puasa dilarang buka puasa bersama, sementara aktivitaslembaga (pemerintah) itu normal, mereka makan minum bersama setiap hari danrapat-rapat bersama di hotel-hotel, mereka biasa aja, gak ada masalah kenapaharus dibatasi orang mau buka puasa,” cetusnya.
“Sehingga ada kesan masyarakat tidak boleh berkumpul di Ramadhan. Atauapakah pemerintah sengaja mengekang orang berbuka puasa dalam rangkabersilaturahmi? Berbuka puasa itu juga erat kaitannya dalam rangka memberikansemangat ibadah di Ramadan dan kenapa harus dibatas-batasi," ketusnya.
Hendro juga menilai, kebijakan larangan berbuka puasa itu terkesan ambigu."Tidak ada dasarnya saya kira. Harusnya pemerintah itu mendorong bagaimanapenguatan ekonomi agar masyarakat tidak susah mengakses sembako dan harga-hargatetap stabil," tukasnya.
Kemudian, sambung Hendro, bagaimana menjaga ketahanan pangan di Ramadanini, sehingga di Lebaran ini masyarakat tidak susah. "Kami meminta kepada pemerintah untuk tidak ambigu dan aneh-anehmembuat kebijakan lah," pungkasnya.
Redaksi