Kitakini.news - Anggota Komisi IV DPRD Medan Renville Pandapotan Napitupulu desak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan masif melakukan sosialisasi nomor khusus untuk pengaduan persoalan lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
"Dari awal dilimpahkan kewenangan dari Dinas Pertamanan ke Dinas Perhubungan, Dishub Medan sudah melakukan suatu permulaan, kalau ada lampu jalan yang mati bisa langsung dilaporkan. Sudah ada nomornya langsung diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Kalau dulu lampu mati kan berbeda, kalau dulu kita harus melapor dulu ke kantor lurah," kata Renville, Kamis (6/4/2023).
Di kantor lurah, lanjut Wakil Ketua Fraksi Gabungan Hanura, PSI dan PPP (F-HPP) DPRD Medan tersebut, memang sudah disediakan formulir pengisian untuk melaporkan terkait lampu jalan tidak berfungsi atau mati di lingkungan warga tinggal. Namun, sistem seperti itu, menurut Ketua DPD PSI Kota Medan ini sangat merugikan warga. Kenapa? Karena menelan waktu yang lama. Sebab si pelapor harus menunggu lebih banyak pengaduan masuk ke kelurahan, lima sampai enam pengaduan. Setelah itu barulah diajukan ke Dinas Pertamanan.
"Tapi sampai pun di Dinas Pertamanan belum tentu ditindaklanjuti. Jadi sistem yang baru ini setelah di tangan Dinas Perhubungan Kota Medan, ada nomor khusus yang diberikan oleh Dishub Medan. Hanya saja saya tidak tahu apakah pemberitahuan ini sudah massif diketahui seluruh masyarakat Kota Medan. Kalau dilihat dari sisi bagaimana efektifitas pengaduan melalui nomor yang diberikan oleh Dishub Medan tersebut, saya lihat cukup efektif. Saya sudah dua kali mencobanya, saya whatsapp ke nomor yang dimaksud, difoto, lalu diberikan alamat LPJU yang tak berfungsi, petugas Dishub Medan langsung gerak cepat," papar Renville, asal Dapil 1 ini.
Itulah yang saya lihat selama ini, lanjutnya, namun saya tidak tahu juga kalau di luar itu apakah masyarakat sudah menerima informasi yang maksimal terkait hal itu. Tapi saya sudah mencoba juga melalui nomor yang diberikan mereka tanggap cepat. Bahkan satu, dua hari lampu sudah dinyalakan. Oleh karena itu, Renville mengimbau kepada masyarakat Kota Medan agar peduli dan mengetahui nomor yang diberi oleh Dishub Medan agar bisa melaporkan bila ada lampu jalan yang sudah tidak berfungsi.
Terkait sisi pelaksanaan penggunaan anggaran, menurut anggota dewan yang bertubuh atletis tersebut, selama ini memang ada biaya pemeliharaan untuk lampu-lampu yang rusak. Kalau tidak salah besarannya Rp15 sampai Rp20 miliar pertahun.
"Jadi sebenarnya yang harus dipahami apakah komponen komponen dari anggaran untuk pemeliharaan tersebut dieksekusi dengan benar," cetusnya.
Terkadang pun disetiap daerah di setiap UPT (Unit Pelaksana Teknis) ada mandornya. Nanti, kalau ada lampu yang rusak, kalau mengingat yang dulu, terkadang ada juga nanti mandornya mengambil dari tempat lain, baru dipindahkan ke tempat yang rusak tersebut.
"Alhasil di tempat yang lain itu pun bisa mati juga lampunya. Di sini kita bingung apakah keberadaan dari komponen yang sudah dianggarkan untuk biaya pemeliharaan itu apakah sudah terdistribusikan dengan baik, di situlah diperlukan pengawasan," ucapnya.
Dia mengimbau jika di satu lokasi lampu jalannya tidak berfungsi sebaiknya masyarakat yang berada di lokasi LPJU peduli dan melaporkan ke Dinas Perhubungan untuk ditindaklanjuti.
"Memang benar dari sisi pendapatan dari pajak lampu hampir setiap tahun Rp300 miliar lebih. Namun jangan salah, Pemko membayar tagihan listrik pertahunnya juga sekitar Rp260 hingga Rp280 miliar pertahun," pungkasnya.
Redaksi