Kitakini.news– Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumatera Utara (DPDKNPI Sumut) menilai masih banyak catatan penting bagi Gubernur Sumut (Gubsu)Edy Rahmayadi yang harus dibenahi untuk kemajuan provinsi ini.
Di sisamassa jabatan Gubsu yang hanya tinggal menghitung bulan, harusnya Edy Rahmayadimengebut penyelesaian pembangunan dan hal-hal urgen yang sedang dihadapi Sumut.Sebab, disaat akhirnya nanti harus melepaskan jabatannya, Edy tidak lagidikejar-kejar janji pembangunan
Demikiandikatakan Ketua DPD KNPI Sumut El Adrian Shah SE merespon HUT Provinsi SumateraUtara ke-75, Sabtu (15/4/2023) dan kinerja Gubernur Sumut Edy Rahmayadi selamamemimpin provinsi ini.
Menurut ElAdrian, persoalan yang hingga kini belum diakomodir oleh Pemprovsu adalahpembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemuda yang dinilai menjadi salahsatu barometer OKP/OKI di Sumut karena banyaknya jumlah organisasi yang ada.
Selain itu,lanjut El, pembinaan dan pengembangan gerakan kepemudaan di Sumut yang tidakmemiliki Roadmap dan pemetaan yang jelas. Sehingga seringkali Pemuda SumateraUtara kurang mendapat tempat dalam partisipasi pembangunan dan bahkan potensi pemudatidak bisa tersalurkan secara maksimal dalam seluruh aspek pembangunan.
“PengusulanPerda tentang Pemuda ini telah lama kita utarakan, namun sampai sekarang belumjuga digubris oleh Pemprovsu. Harapannya, dengan ada terbitnya Perda Pemuda diProvinsi Sumut ini dapat diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota di SumateraUtara nantinya, tegas El kepada wartawan melalui sambungan seluler di Medan,Minggu (16/4/2023).
“Perludiketahui oleh Edy Rahmayadi selaku orang nomor satu di provinsi ini yangsebentar lagi akan selesai jabatannya, bahwa pengusulan ini juga sesuai denganPasal 13 UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang menyatakan bahwaPemerintah dan Pemerintah Daerah Bertanggungjawab Melaksanakan Penyadaran,Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda Berdasarkan Kewenangan dan TanggungjawabnyaSesuai dengan Karakteristik dan Potensi Daerah Masing-Masing,” tandasnya.
Kemudian,masih El Adrian, polemik stadion milik Pemprovsu di kawasan Siosar, KabupatenKaro yang disebut terbengkalai. Padahal pembangunan stadion tersebut akandigunakan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Sumut-Aceh Tahun2024 mendatang.
“Inimenunjukkan bahwa pembangunan Stadion di Siosar tersebut telah menghabiskananggaran negara yang sampai saat ini belum juga bisa digunakan. Kita sudahberikan masukan kepada Kadispora Sumut yang pada saat itu dijabat oleh BangArdan Nur, agar merenovasi Gedung KNPI Sumut supaya bisa dijadikan Veneu untukPON. Namun sampai berganti Kadispora tak juga,” beber El.
Maka dariitu, sambung El Adrian, DPD KNPI Sumut mendesak aparat penegak hukum segera mengauditinvestiasi pembangunan Stadion di Siosar tersebut, agar tidak uang negara yangtelah digelontorkan untuk pembangunan fasilitas gedung olahraga itu tidaksia-sia.
Tak hanyaitu, El Adrian Shah juga menyoroti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatanyang masuk dalam Proyek Multiyears senilai Rp2,7 Triliun yang awal prosespenganggarannya saja telah menuai polemik dan kontroversi.
“Dan sampaitahun 2023 ini seperti apa hasilnya dan sudah berapa persen yang terbangun, belumada penjelasan detail dari Pemprovsu,” tutur El.
Belum lagi,terang El, persoalan Narkoba yang sampai saat ini Sumatera Utara masihmenempati peringkat pertama nasional dalam peredaran Narkoba. Dan Kota Medan menjadi daerah penyumbang kasus tertinggi.
El Adrian menjelaskan, bahwa Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitantelah menyampaikan bahwa ada lebih dari1 juta penduduk atau 7 persen dari total penduduk Sumut yang masuk dalamlingkaran Narkoba.
Sementara itu, kata El, Polda Sumut juga telah merilis hasil pengungkapan dari6 kasus Narkoba dengan 8 tersangka yang telah diamankan dengan barang bukti 99kilogram Sabu dan 30 ribu butir pil Ekstasi.“Jelas ini memprihatinkan. Sumut masih menempati peringkat pertama nasionalsoal Peredaran Narkoba. Padahal Pemprovsu telah menggalakkan Desa Bersinar. Namunmana hasilnya. Apakah berjalan maksimal, berapa jumlah anggaran yang telahdigelontorkan. Apakah para pemuda maksimal pemuda diikutsertakan olehPemprovsu? Ini kita pertanyakan,” tukasnya.
“Terakhir, kita menilai selama memimpin Sumut Edy Rahmayadi tidak maksimaldalam menjalankan roda pembangunan. Masih banyak proyek pembangunan yang belumselesai. Selain itu, masih ada juga pejabat di lingkungan Pemprovsu yangrangkap jabatan atau dijabat Pelaksana tugas (Plt). Bagaimana mungkin bisamaksimal kerja apalagi untuk peduli dengan pemuda. Hanya marah-marah, harusnya ramah-ramah,”pungkasnya.
Redaksi