Kitakini.news – Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik (DPR-RI), Saleh Partaonan Daulay mengecam tindakan oknum penelitiBadan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang hendak membunuh wargaMuhammadiyah.
Saleh menegaskan, pernyataan oknum peneliti berinisialAPH yang menghalalkan darah semua warga Muhammadiyah itu tidak pantasdisampaikan seorang aparatur sipil negara (ASN).
"Apalagi kerja di lembaga penelitian sepertiBRIN. Betul-betul aneh. Mereka kan ASN. Mestinya profesional, tidak memihaksatu keagamaan atau kelompok organisasi," cetus Saleh melansir dari lamanresmi dpr.go.id, Jumat (28/4/2023).
Menurutnya, ancaman yang disampaikan ASN itu sangatmenodai kerukunan umat beragama. Banyak warga negara yang merasa was-was,khawatir, bahkan takut.
"Menghalalkan darah itu sama dengan ancamanmembunuh. Itu pernyataan sangat serius dan berbahaya. Ini bukan delik aduan.Kalau ada ancaman membunuh seperti itu, aparat penegak hukum harus segeramengambil langkah. Paling tidak pelakunya diamankan terlebih dulu, diperiksadasar dari pernyataannya," ucap Tokoh Muhammadiyah itu.
Di Indonesia, lanjut dia, perbedaan antar suku danagama itu hal biasa. Semua saling menghormati. Semua hari besar umat beragamadirayakan dengan baik, dijadikan libur bersama.
"Kalau yang beda agama saja saling menghormati,kenapa yang hanya berbeda metode penentuan 1 Syawal malah seperti mau perang?Perbedaan itu bukan hanya sekali ini terjadi, dan tidak hanya di Indonesia, dinegara lain pun ratusan negara merayakan Lebaran pada 21 April," jelasPolitisi Fraksi PAN ini.
Saleh juga menilai, sebagai ilmuwan, Profesor RisetAstronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), ThomasDjamaluddin Thomas sangat tidak bijak. Bahkan pada titik tertentu, diamenggiring pada perdebatan yang menjurus pada perpecahan.Di tingkat akarrumput, hal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan.
Apalagi, kata Saleh, sebagai ilmuwan BRIN yangmerupakan lembaga negara dan pembiayaannya dari APBN yang bersumber dari danamasyarakat. Karena itu, seluruh program dan kegiatannya harus dipergunakan bagikepentingan seluruh masyarakat, tidak boleh dibeda-bedakan.
"Kalau ada oknum yang memakai BRIN untukkepentingan sesaat kelompok tertentu, itu adalah kesalahan. Etika ASN sebagaipelayanan masyarakat dilanggar. Harus diluruskan," ujar Saleh.
Saleh mengatakan, sebelum keberadaan Thomas sebagaitim isbat Kemenag, tidak ada perdebatan tersebut. Kalaupun ada, lanjut Salehtidak sampai saling menyalahkan dan mendiskreditkan.
"Dalam kaitan ini, Thomas Djamaluddin semestinyadiberi sanksi. Paling tidak, dia jangan diberi tugas lagi dalam hal penetapan 1Ramadan dan 1 Syawal," imbuhnya
Sebelumnya ramai sebuah tangkapan layar Twitterterkait aksi mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah.ncamanpembunuhan itu ditulis akun facebook dengan alamatweb.facebook.com/a.p.hasanuddin dalam sebuah diskusi di sosial media.
Perlu saya halalkan gak nih darahnya semuaMuhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agendakalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini sayabunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasalpembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian,"demikian pernyataan Andi di Facebook.
BRIN telah mengkonfirmasi bahwa benar akun tersebutmerupakan milik salah satu ASN mereka, yaitu APH.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko lantas meminta maafatas peristiwa tersebut dan berjanji akan memproses sidang etik APH pada Rabu(26/4/2023) besok.
"BRIN meminta maaf, khususnya kepada seluruhwarga Muhammadiyah, atas pernyataan dan perilaku salah satu sivitas BRIN,meskipun ini adalah ranah pribadi yang bersangkutan," kata Laksona
Andi Pangerang Hasanuddin (APH), Pegawai Negeri Sipil (PNS)dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan surat pernyataanpermintaan maaf atas ancaman pembunuhan yang dilontarkannya kepada wargaMuhamamdiyah di media sosial (medsos).
Surat pernyataan maaf itu disampaikan melalui penilitisenior BRIN Thomas Jamaluddin.
Redaksi