Kitakini.news – Putusan Majelis Etik Polri yangtelah memberhentikan AKBP Achiruddin Hasibuan secara tidak hormat diapresiasioleh Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)Habiburokhman sembari mengingatkan bahwa peristiwa yang terjadi di SumateraUtara (Sumut) itu bisa menjadi pembelajaran kepada setiap pejabat.
“Sikap dan keputusan tegas Polri terhadap AKBP AHdan putranya telah membuktikan bahwa asas kesamaan di muka hukum dijunjungtinggi. Dan Polri memang hadir memberi keadilan,” imbuh Habiburokhman diJakarta melansir dari laman resmi dpr.go.id, Kamis (4/5/2023).
Selain itu, lanjut Habiburokhman, putusan Majelis EtikPolri yang menerapkan sanksi PTDH dan juga menetapkan AKBP AH sebagai tersangkapenganiayaan dinilai sudah tepat.
“PTDH dan penetapan tersangka tersebut telah sesuai denganapa yang secara kasatmata bisa kita lihat dari video penganiayaan,” cetusnya.
Lebih lanjut Habiburokhman menerangkan, bahwa AKBP AH juga terlihatjelas membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Pembiaran tersebut juga diniaalsangat tidak pantas dilakukan. Sebab H adalah seoang Anggota Polri yangseharusnya mengayomi.
“Perisitiwa itu harus menjadi pelajaran kepada seluruhpejabat dan keluarganya bahwa jabatan setinggi apa pun tidak bisa membuat kebalhukum. Sebagai mitra Polri, Komisi III akan terus mengawal kasus ini sampaiselesai dan sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” tegasnya.
Seperti diketahui AKBP AH dipecat karena membiarkan anaknyamelakukan penganiayaan. Selain itu juga berdasarkan hasil sidang kode etik diPropam Polda Sumut dan dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi Polri.
Redaksi