Kitakini.news - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) EdyRahmayadi menerima anugerah predikat kepatuhan pelayanan publik tahun 2022 dariOmbudsman Republik Indonesia.
Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) masuk zonahijau dengan nilai 90,54. Atas nilai tersebut, Pemprovsu masuk ke dalam limabesar predikat kepatuhan pelayanan publik terbaik se-Indonesia.
Penilaian kepatuhan standar pelayanan publikmerupakan acuan kepedulian pemerintah terhadap penyelenggaraan pelayananpublik.
“Pemprovsu akan terus meningkatkan kualitaspelayanan publik yang baik kepada masyarakat Sumut, ini adalah amanah rakyatyang harus kita jalani,” kata Edy usai menerima anugerah predikat kepatuhanpelayanan publik oleh Ombusdman di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (22/12/2022).
Anugerah diserahkan langsung oleh Ketua OmbudsmanRepublik Indonesia Mokhammad Najih kepada Edy Rahmayadi. Pada tahun 2022 ada 19 provinsi yang masuk zonahijau, 13 provinsi zona kuning, dan 2 provinsi zona merah.
Di Sumut pada tahun 2022 ada beberapa pemerintahkabupaten yang masuk ke zona hijau antara lain Batubara, Dairi, Deli Serdang,Humbahas, Labuhanbatu Utara, Nias, Serdang Bedagai, Simalungun, TapanuliSelatan dan Tapanuli Utara.
Menurut Ketua Ombudsman Republik Indonesia MokhammadNajih, penilaian ini bertujuan mendorong pemerintah pusat maupun daerah untukmeningkatkan kualitas pelayanan publik. Baik dari pemenuhan standar pelayanan,sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.
“Penilaian kepatuhan berasaskan prinsip integritas,keadilan, kepatuhan non diskriminasi tidak memihak, keseimbangan keterbukaandan kerahasiaan,” ucap Najih.
Selain itu, Najih juga mengungkapkan hasil penilaiandari tahun 2015 sampai kini menunjukan fluktuasi yang cenderung membaik.
“Dari target capaian dari Kementerian Bappneas kitamelihat dampak yang signifikan bahwa pemerintahan lembaga dan kementerian yangmemperoleh zona hjau dari waktu ke waktu semakin naik,” paparnya.
Najih mengharapkan kepatuhan standar pelayananpublik menjadi perhatian utama setiap kepala daerah kabupaten, kota, provinsihingga pimpinan kementerian atau lembaga.
“Isu peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayananpublik kita harapkan terus menjadi tumpuan dan perhatian seluruh stakeholderterutama kepala daerah dan kementerian lembaga,” pungkasnya.
Redaksi