Kitakini.news – Inspektorat Pemerintah ProvinsiSumatera Utara (Pemprovsu) didorong segera menginvestigasi khusus terkaitdokumen negara yang sifat belum final yang diduga telah dibocorkan, sehinggadapat merugikan seseorang atau kelompok dan instansi.
"Kita minta pemeriksaan khusus mengapa dokumenyang bersifat rahasia dan belum layak dipublikasikan bisa sampai ke ruangpublik secara sembunyi atau terang-terangan," cetus Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut kepada wartawan di Medan, Senin(8/5/2023).
Hal ini dikatakan Zeira merespon beredarnya dokumenRincian Audit BPK tahun 2022 yang seolah-olah dikonotasikan adalah LaporanHarian Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi yang diserahkankepada DPRD dan Pemprov Sumut terkait anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah(Sosper) dan Kegiatan Reses.
Zeira mengaku prihatin karena selain telah menjadikonsumsi publik dan menimbulkan multitafsir, dapat merusak kredibilitasseseorang atau kelompok bahkan negara, dalam hal ini Pemprovsu.
"Untuk hal ini, saya terus terang bingungsekaligus kaget, karena surat-surat yang sifatnya sangat rahasia bisa begitumudah diakses maupun diretas, sehingga menimbulkan konflik di ranahpublik," tandasnya.
“Soal LHP BPK resmi yang diserahkan kepada DPRD danPemprov Sumut terkait anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) dan kegiatanreses, saya kaget karena sifatnya belum final, tapi terlanjur diketahui melaluipemberitaan media,” ungkapnya.
"Bahkan orang-orang yang dituliskan denganformat inisial sudah patut menduga dirinya terkait di dalam laporan tersebut,padahal masih dalam proses penyelesaian," tukasnya.
Terhadap masalah tersebut, Zeira khawatir dokumenyang masih sifat belum final jika menjadi konsumsi publik akan memunculkanpersepsi yang jauh dari hal sebenarnya. Sehingga, jika terus berlangsung akandapat digunakan membunuh karakter seseorang atau instansi.
"Bahkan dapat merugikan kredibiltas dankepercayaan masyarakat kepada orang yang disangkakan tanpa data yangsesungguhnya, yang menjadi kesimpulan akhir dari instansi terkait,"tuturnya.
Zeira juga mendesak inspektorat dan pihak terkaituntuk menelusuri sistem dan penyebab terjadinya kebocoran yang disebarkan tanpahak, sehingga merugikan seseorang dan instansi, maka sebaiknya inspektoratmelakukan tindakan hukum.
Redaksi