Kitakini.news - Ingin menciptakan iklim birokrasi yang lebih dinamis dan profesional, Pemko Medan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan menggelar Focus Group Discussion (FGD), Selasa (9/5/2023).
FGD menghadirkan narasumber Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Wilayah Sumut Janry HUP Simanungkalit ini dibuka Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan Ferri Ichsan.
Ferri Ichsan mengatakan restrukturisasi arsitektur manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan dengan alasan agar terciptanya iklim birokrasi yang lebih dinamis dan profesional.
Sebab selama ini, sistem kerja birokrasi yang ada dinilai masih tidak efektif dan tidak efisien akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus dilalui.
Oleh karena itu demi mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja birokrasi, maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan&RB) menginstruksikan untuk melakukan perubahan iklim birokrasi negara dengan melakukan penyetaraan jabatan fungsional.
"Menpan&RB telah menerbitkan Permen Pan & RB no 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional, diharapkan melalui peraturan tersebut birokrasi Pemerintah lebih responsif dan dinamis dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat," kata Ferri Ichsan.
Untuk itu Ferri Ichsan mengapresiasi di gelarnya FGD dengan pokok pembahasan Efektivitas Penyetaraan Jabatan Fungsional di Pemko Medan yang digelar hari ini dengan tujuan untuk menerapkan kebijakan penyetaraan jabatan fungsional di lingkungan Pemko Medan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pusat.
"Semoga melalui FGD ini dapat menjadi bahan referensi dalam mendukung percepatan kebijakan penyetaraan jabatan fungsional di Kota Medan," harapnya.
FGD yang berlangsung dari pagi hingga siang hari ini turut dihadiri oleh Sekretaris BRIDA Kota Medan Siti Mahrani Hasibuan beserta Kabid Pemerintahan, Pengkajian Peraturan dan Inovasi & Teknologi Parlindungan, serta perwakilan dari Perangkat Daerah terkait.
Redaksi