Kitakini.news – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSumatera Utara (DPRD Sumut) Hendro Susanto mencetuskan pencopotan BambangPardede sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harusnyasudah dilakukan tahun lalu.
“Bagus itu dicopot. Harusnya tahun lalu sudah dicopot kadistersebut. Rekomendasi mencopot Bambang Pardede sebagai Kadis PUPR sudah kamisampaikan sejak tahun lalu kepada Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi melaluirapat paripurna dalam pandangan akhir Panitia Khusus (Pansus) LKPJ maupun LPJPdi tahun 2022 lalu,” kata Hendro kepada wartawan melalui sambungan selulerWhatsApp, Sabtu (20/5/2023).
Selain itu sebagai wakil rakyat, Hendro sangat mendukungsikap tegas Gubsu Edy Rahmayadi mencopot Bambang Pardede. Sebab, Fraksi PKS DPRD Sumut telahmelihat di lapangan, Kadis PUPR itu terlalu banyak bicara dibanding banyakbekerja.
"Kami sudah melihat di lapangan, sudah mengeceklangsung, Bambang Pardede terlalu banyak ngomong dibanding banyak kerja,menuntaskan apa yang menjadi tupoksi beliau, apalagi jalan mantap di ProvinsiSumut," cetus Hendro.
Lebih lanjut Hendro menjelaskan,bahwa pada rapat banggar akhir April 2023 kemarin terkait serapan anggaran padatriwulan I, Bambang juga tidak hadir. Padahal serapan dia paling rendah aliasnomor paling bawah.
"3 bulan gak jelas outputnya. Kami di banggar sudahmengingatkan kepada TAPD, untuk menyampaikan kepada saudara Gubernur Edy agarmenjadi perhatian serius, kalau perlu dicopot, karena rendahnya kinerja DinasPUPR ini,” tandasnya.
Maka dari itu, sambung Hendro,pihaknya berharap Plt dan penggantinya nanti yang ditunjuk, kinerjanya jauhlebih baik lagi dalam mewujudkan Sumut Bermartabat.
Hendro juga mengungkapkan, kunjunganPresiden Joko Widodo ke Labuhanbatu Utara (Labura) meninjau jalan rusak,merupakan evaluasi bagi Dinas PUPR bahwa kerja itu harus serius, benar dantuntas.
Sebelumnya Gubernur Sumut, EdyRahmayadi mencopot Bambang Pardede dari jabatannya sebagai Kadis PUPR Sumut.
Sekdaprov Sumut, Arief S Trinugroho, membenarkan pencopotanjabatan Bambang Pardede tersebut saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/05/2023)
Kepala BKD Safruddin jugamengatakan SK pembebastugasan jabatan itu, sudah diserahkan kepada BambangPardede.
"Benar, Pak Bambang dibebastugaskan. SK-nya tertanggal17 Mei 2023, dan tadi pagi sudah diserahkan melalui Pak Sekda," ujarSafruddin.
Safruddin mengungkapkan, pencopotan Bambang Pardede, bukantiba-tiba. Ia mengatakan evaluasi kinerja Bambang, sudah dilakukan sejakOktober 2022.
Evaluasi itu tidak terlepas dari lambannya progres proyekMultiyears Contract (MYC) Rp 2,7 triliun. "Pak Gubernur kan ada kegiatanstrategis daerah, proyek Rp 2,7 triliun. Di 2022, itu realisasinya cuma 23persen, hanya sebatas uang muka," sebut Safruddin.
Redaksi