Kitakini.news– Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tetap menerapkan prinsipkehati-hatian dalam pembayaran proyek Multiyears Contract (MYC) perbaikan jalansepanjang 450 Kilometer. Ini dilakukan agar perbaikan jalan yang dikenal denganproyek Rp2,7 triliun tersebut tepat administrasi.
Sampaisaat ini Pemprovsu belum melakukan pembayaran untuk termin pertama (tahun 2022)dan baru membayar Rp199 miliar, sebagai uang muka. Hal ini dikarenakan hasiltemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adanya potensi kekurangan volumepengerjaan sebesar Rp14 miliar.
“Dengankata lain termin 1 pembayarannya dipotong untuk ruas jalan yang kekuranganvolume tersebut dan Design and Built kurang sesuai, dan juga dikurangi uangmuka Rp119 M, lebih teknisnya MK (Manajemen Konsultan) dan Kadis PUPR yangmengimplementasikan hal tersebut,” kata Kepala Dinas Komunikasi danInformatika (Kominfo) Sumut Ilyas S Sitorus di Kantornya, Jalan HM Said Nomor27, Medan, Senin (3/7/2023).
Sebagaiinformasi, proyek Rp2,7 triliun tersebar di 33 kabupaten/kota Sumut dengan masapelaksanaan 540 hari sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan pemeliharaan730 hari kalender. Ketentuan pembayarannya, termin 1 Rp250 miliar setelahpengerjaan 33,56 persen, termin 2 pembayaran Rp250 miliar setelah 40 persen, termin3 Rp500 miliar setelah 60 persen, termin 4 Rp500 miliar setelah 80 persen dantermin 5 Rp500 miliar setelah 100 persen dan termin 6 Rp648 miliar di tahun2024.
MenurutIlyas, soal adanya informasi salah satu perusahaan Kerja Sama Operasi (KSO)tengah berupaya melakukan pinjaman ke PT Bank Sumut untuk membiayai proyek Rp2,7triliun, tentunya ada mekanisme tersendiri yang diterapkan bank daerah ituuntuk menghindari risiko kedepan
"Kalaupuninformasi itu benar, pastinya PT Bank Sumut mengedepankan prinsipkehati-hatian. Pasti ada SOP dan ketentuan sesuai perundang-undangan yang harusdipenuhi kedua belah pihak sebelumnya,” tuturnya.
Walaupembayaran belum dilakukan, saat ini masyarakat sudah menikmati perbaikan jalandari proyek ini sebesar 45,6 persen. Total yang telah dikerjakan sebanyak 95ruas dari total keseluruhan proyek ini (163 ruas), sedangkan yang sudah selesaipengaspalan berjumlah 39 ruas.
Ruasjalan yang telah selesai dilakukan pengaspalan antara lain Jalan Mayjen TNI DIPanjaitan, Nagahuta Timur, Pematangsiantar, Jalan Sukaramai-Salak (ruas 63),Simpang Pertempuran- Batas Medan (Marelan), Jalan Ngumbang Surbakti – SimpangGatot Subroto, Simpang Beringin – Hamparan Perak, ruas Perdagangan dan ruaslainnya.
“WalauPemprovsu masih membayar uang muka, tetapi masyarakat kita sudah bisa menikmati45,6 persen dari proyek ini dan itu juga berdampak besar bagi perekonomian kitauntuk memperlancar mobilitas dan distribusi logistik,” beber Ilyas Sitorus.
Bukanhanya untuk mendapatkan jalan yang layak dalam memperlancar mobilitas masyarakat,proyek Rp2,7 triliun harus benar-benar tepat administrasi dan tepat pengerjaan.Dengan begitu, anggaran yang digunakan bisa berdampak langsung kepadamasyarakat.
“Proyekini harus menambah perputaran uang di masyarakat, Rp2,7 triliun itu tidaksedikit, uang tersebut digunakan untuk belanja material, membayar puluhan ribupekerja, membayar kontraktor. Orang-orang yang terlibat tersebut juga akanmengeluarkan uangnya tersebut untuk keperluannya sehingga terjadi perputaranuang di situ,” tambah Ilyas.
Proyekpembangunan jalan Pemprovsu ditargetkan akan selesai akhir tahun 2023 termasukjembatan, drainase dan bahu jalan. Selanjutnya, Pemprovsu direncanakan akankembali melakukan proyek serupa tahun berikutnya untuk memberikan jalan denganstatus mantap sedikitnya 70 persen dari total jalan Provinsi Sumut 3.005 Km.
“Tahundepan direncanakan akan kita lakukan kembali proyek ini untuk memberikan jalanyang layak kepada masyarakat kita, karena jalan akan berdampak besar padapertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Redaksi