Kitakini.news – KepalaBadan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah menyambut baik danmengapresiasi langkah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang mengumumkankuota haji Indonesia tahun 1445 Hijriah lebih awal.
“Tentunya inidiharapkan akan memberikan banyak ruang untuk penentuan Biaya PenyelenggaraanIbadah Haji (BPIH) yang pada gilirannya aka nada banyak waktu untuk persiapanpenyelenggaraan haji, termasuk perkiraan biaya akomodasi, transportasi dan catering,”ujar Fadlul di Madinah melansir dari laman resmi Kemenag.go.id, Kamis(6/7/2023).
Hal ini dikatakanFadlul merespon Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah yangtelah mengumumkan kuota haji 1445 H/2024 M. Tahun depan, Indonesia mendapatkankembali kuota haji sebesar 221.000.
Pengumuman ini disampaikan sehari sebelum berakhirnyafase Mabit di Mina, 30 Juni 2023. Bersamaan itu, diumumkan juga bahwa prosespersiapan penyelenggaraan haji 2024 sudah bisa dilakukan mulai 16 September2023.
Fadlul menjelaskan, dari aspekpengelolaan keuangan haji, pengumuman kuota lebih awal merupakan kesempatanuntuk mempersiapkan layanan lebih cepat.
Dengan begitu, lanjutnya, pemerintah diharapkanmendapat harga terbaik. Sebab, pemesanan seluruh fasilitas pelayanan haji dapatdilakukan lebih dini.
"Ini memberi harapan jemaah hajiIndonesia akan mendapatkan fasilitas terbaik mengingat ketersediaan danakelolaan haji yang cukup mumpuni secara jumlah dan nilai," tuturnya.
Masih kata Fadlul, penetapan kuota diawal juga dapat dilihat sebagai kesempatan bagi pemerintah Indonesia untukmelakukan kontrak sewa fasilitas penyelenggaraan haji melalui pembayaran uangmuka.
Langkah ini, sambungnya, dapat dijadikansebagai pembelajaran awal sebelum melakukan kontrak sewa jangka menengah ataujangka panjang.
"Pada gilirannya, hal itu juga dapat menjaga stabilitasharga atas pembiayaan jemaah haji Indonesia sehingga terhindar dari fluktuasiharga akibat perubahan kurs atau tingkat inflasi," bebernya.
Fadlul juga menilai bahwa ke depan, partisipasi BPKH sebagaipengelola keuangan haji dalam ekosistem perhajian merupakan sebuah keniscayaan.Sinergi BPKH, Kemenag, dan stakeholders terkait akan meningkatkan daya tawarIndonesia sebagai bangsa dengan jemaah haji terbesar di dunia untuk mendapatkanfasilitas terbaik.
"Hasil negosiasi pemerintah Indonesia selama ini menjadibarometer negara lain. Peran Indonesia sangat besar dalam menjaga danmeningkatkan kualitas pelayanan haji seluruh umat muslim dunia," pungkasnya.
Redaksi