Kitakini.news– Kalangan Epidemiolog menyambut baik rencana Pemerintah Pusat yang sedang mempertimbangkanakan menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun dengancatatan cakupan Vaksinasi dosis ketiga atau Boostersudah mencapai 80 persen,
PresidenJoko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah berencana akan hentikan atau cabutPPKM, mengingat saat ini situasi pandemi Covid-19 di Indonesia trennya sedangpositif, angka penurunannya terus menurun
MenurutKepala Negara, kasus harian Covid-19 di Tanah Air, pergerakannya sudah di bawah1.000 kasus setiap harinya. Karena itu, pemerintah akan segera melakukan kajianagar bisa memutuskan untuk mencabut PPKM atau tidak.
“Asalnanti sero survei kita sudah di atas 90, ya artinya imunitas kita sudah baik.Ada apapun dari manapun ya enggak ada masalah,” tuturnya seperti dilansir dariInilah.com, Selasa (27/12/2022).
Pernyataansenada sebelumnya disampaikan Kemenkes yang mengatakan kajian tentangpenghentian PPKM itu membahas tentang upaya menyiapkan masyarakat dan fasilitaskesehatan (faskes).
“Masihjadi pembahasan para ahli epidemiologi dan kesehatan masyarakat untukmenyiapkan masyarakat dan faskes. Surveilens kasus dan genomik diperkuat dankesadaran masyarakat untuk tes,” ucap Kabiro Komunikasi dan Pelayanan PublikKemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Minggu (25/12/2022).
Wacanapemerintah yang hendak melalukan pencabutan PPKM disambut baik oleh Epidemiologlapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Yudhi Wibowo.
“Kalaumenurut data, itu (kasus Covid-19) trennya kan menurun. Kalau memang menurun,ya saya kira (rencana penghentian PPKM) boleh dipertimbangkan,” katanya diPurwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (26/12/2022)
Kendatidemikian, ia turut mengingatkan pencabutan PPKM harus diimbangi dengan cakupanvaksinasi Covid-19, utamanya vaksin dosis ketiga. “Boleh dihentikan jikacakupan vaksin sudah mencapai 80 persen,” ujarnya.
Disinggungsoal kemungkinan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 setelah penghentianPPKM, dia yakin pemerintah dapat segera mengambil tindakan pengendalian.
“Dipusat kan banyak pakar-pakar, pertimbangannya sudah sangat banyak. Kalau sayasecara pribadi sudah oke (PPKM dihentikan),” tandasnya.
Redaksi